Pengamat Desak Navigasi Laut Diperkuat Cegah Kerusakan Terumbu Karang di Raja Ampat

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pengamat maritim dari IKAL Strategic Center (ISC), Dr. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, mendesak pemerintah segera memperkuat manajemen navigasi di wilayah perairan Raja Ampat, Papua.

Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah terulangnya tragedi perusakan terumbu karang akibat lalu lintas kapal besar yang diprediksi meningkat 15–20 persen tahun ini.

Capt. Hakeng menyoroti kedaulatan maritim yang kini terancam oleh kegagalan sistem pengawasan, berkaca pada insiden MV Caledonian Sky yang menghancurkan belasan ribu meter persegi karang.

Menurutnya, jantung segitiga terumbu karang dunia ini tidak akan bertahan jika pemerintah tidak segera membenahi infrastruktur navigasi yang masih minim.

"Kedaulatan maritim bukan hanya soal keamanan militer, tetapi perlindungan integritas ekosistem warisan dunia. Kita butuh aksi nyata, bukan sekadar narasi konservasi," tegas Capt. Hakeng, Minggu (1/2/2026).

Analisis ISC mengidentifikasi tiga celah keamanan utama. Pertama, ketidakakuratan peta navigasi elektronik (ENC) global, minimnya rambu atau Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di jalur kritis seperti Selat Dampier, serta belum adanya status Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) dari organisasi maritim internasional (IMO).

Tanpa status PSSA, Indonesia tidak memiliki otoritas kuat untuk membatasi rute kapal asing.

Sebagai solusi strategis, Capt. Hakeng menawarkan lima pilar perbaikan, mulai dari pemberlakuan pemanduan wajib (compulsory pilotage) bagi kapal besar, pembangunan stasiun Vessel Traffic Services (VTS) di Waigeo atau Misool, hingga penyediaan kapal tunda (tugboat) siaga.

Selain itu, modernisasi rambu digital yang terintegrasi dengan AIS Transponder menjadi mutlak untuk navigasi presisi.

Sinergi antara pembangunan infrastruktur fisik dan ketegasan hukum internasional melalui standar SOLAS serta MARPOL diharapkan mampu mewujudkan pelayaran yang aman dan ramah lingkungan (Safe and Green Shipping) di wilayah perairan sensitif Indonesia. (af/hi)