
Prabowo Ancam Copot Menteri dan Kepala Daerah yang Persulit Rakyat

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada seluruh pembantunya. Ia mengancam akan mencopot menteri, wakil menteri, kepala daerah, hingga pejabat mana pun yang terbukti mempersulit rakyat atau menyalahgunakan kekuasaan, Minggu (12/7/2026).
"Saya tidak akan segan-segan mencopot menteri, wakil menteri, kepala daerah, siapapun yang menyalahgunakan kekuasaan, yang menyusahkan rakyat, yang membuat rakyat menderita," tegas Prabowo dalam acara puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Bandung, Jawa Barat.
Ia juga menyinggung sejumlah pejabat yang sudah diberhentikan karena tidak menjalankan amanah dengan benar, meski tidak menyebut nama secara spesifik.
"Sudah ada beberapa yang saya copot karena memang tidak menjalankan amanah dengan benar," kata Prabowo.
Prabowo menegaskan dirinya tidak takut kehilangan teman atau sekutu politik demi membela kepentingan rakyat.
"Saya tidak takut kehilangan kawan, tidak takut kehilangan sekutu, asal rakyat Indonesia sejahtera, saya rela," ujarnya.
Pernyataan keras ini disampaikan Prabowo di hadapan ribuan peserta Harkopnas, di tengah sorotan publik terhadap sejumlah program pemerintah yang dinilai belum berjalan optimal, termasuk program MBG yang baru saja diterpa kasus korupsi di level pimpinan BGN.
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



