
Prabowo Minta Laporan BPKP dan PPATK Sebelum Kasus BGN Terungkap

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Prabowo menyampaikan hal itu dalam Konsolidasi Nasional Program MBG di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).
"Jadi memang sudah beberapa saat, saya mendapat laporan. Ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan dari pimpinan," kata Prabowo.
"Waktu saya mendapat laporan-laporan itu, saya panggil Kepala BPKP dan juga Kepala PPATK, dan saya panggil beberapa pejabat lain, saya tanya, tolong saya mendapat laporan tentang BGN," sambungnya.
Prabowo menegaskan program MBG terlalu penting untuk dibiarkan dirusak dari dalam. Program yang menyasar anak-anak sekolah dan kelompok rentan itu disebutnya sebagai instrumen yang digunakan banyak negara maju untuk menekan kemiskinan dan meningkatkan kualitas generasi penerus.
Presiden pun membuka keran dukungan penuh bagi seluruh lembaga penegak hukum yang terlibat dalam membersihkan penyelewengan tersebut. Ia meminta BPKP, KPK, dan Kejaksaan Agung melaporkan kebutuhan mereka, baik personel maupun anggaran, dan berjanji akan memenuhinya.
"Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada, tidak ada pengecualian," tegas Prabowo.
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



