Penyerapan 600 ribu tenaga kerja terbagi dalam beberapa sektor dengan komposisi yang jelas. Sebanyak 30 ribu orang akan bekerja sebagai awak kapal, 400 ribu orang untuk memproduksi atau merakit kapal di dalam negeri, serta 170 ribu orang dari efek multiplier ekonomi yang tercipta.
"Jadi 30 ribu sendiri itu untuk awak kapalnya, kemudian 400 ribu untuk yang memproduksinya, kemudian nanti ada 170 ribu itu dari multiplier effect-nya," ujarnya. Faktor kunci dari besarnya penyerapan tenaga kerja adalah karena kapal akan diproduksi dan dirakit di Indonesia, bukan diimpor dalam bentuk jadi. Hal ini membuka peluang investasi baru di industri galangan kapal dalam negeri sekaligus menciptakan lapangan kerja masif. Baca Juga : Seskab dan Mensos Cek Kesiapan Sekolah Rakyat di Bekasi Kerja sama ini merupakan bagian dari Maritime Partnership Programme dimana kedua negara berkomitmen mengembangkan kemampuan maritim Indonesia. Program mencakup peningkatan kapasitas angkatan laut dan pengadaan lebih dari 1.000 armada perikanan guna mendukung ketahanan pangan nasional. Kemitraan ini juga diharapkan membantu revitalisasi komunitas nelayan serta memperkuat pertahanan dan keamanan maritim nasional. Presiden Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan PM Starmer menyambut positif kerja sama tersebut. "Kami sangat puas dengan pelaksanaan kemitraan maritim ini," kata Prabowo. Presiden menilai kemitraan tersebut sebagai elemen penting dalam pengembangan ekonomi maritim Indonesia yang akan memberikan dampak luas bagi perekonomian nasional. (Sin/Ah) Pilihan Redaksi : Mengawal Gerbang Negara: Analisis Mendalam Kewenangan Baru Imigrasi Pasca UU 63/2024


























