
Rilis Data Kemendagri: Jumlah Penduduk Jabar Terbanyak, Kaltara Tersedikit

VOICEINDONESIA,JAKARTA - Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2021, yaitu sebanyak 48.220.094 jiwa.
Sementara Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sebanyak 698.003 jiwa.
Data-data tersebut didapatkan dari rilis Data Kependudukan Semester II Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Juga berdasarkan rilis tersebut, diketahui Kabupaten Bogor merupakan kabupaten yang jumlah penduduknya terbanyak, yakni 5.327.131 jiwa.
Sedangkan kabupaten yang jumlah penduduknya tersedikit, jatuh pada Kabupaten Supiori (Papua) dengan jumlah penduduk hanya 24.855 jiwa.
Disampaikan Direktur Jenderal Dukcapil, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Kemendagri memang aktif merilis data agregat kependudukan per semester.
“Hal ini untuk menunjukan kepada publik betapa dinamisnya fenomena kependudukan Indonesia,” ujarnya saat diwawancarai wartawan, Rabu (23/02/2022).
Secara total, lanjut Zudan, jumlah penduduk Indonesia di 2021 adalah 273.879.750 jiwa. Ada kenaikan sebanyak 2.529.861 jiwa dibanding tahun sebelumnya.
“Selain itu, database kami juga mencatat ada sebanyak 6.577.916 kejadian pindah-datang penduduk yang terjadi secara nasional, baik itu antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, maupun beda provinsi,” tambahnya. (*)
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



