Sekolah Diminta Dukung Kebijakan Pembatasan Media Sosial Bagi Anak

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Komisi X DPR RI mendesak instansi pendidikan untuk segera menyinkronkan kebijakan pembatasan media sosial (medsos) bagi anak di bawah usia 16 tahun dengan sistem pembelajaran.

Langkah ini dipandang krusial sebagai bentuk perlindungan siswa dari dampak negatif algoritma digital yang akan mulai diberlakukan secara masif pada 28 Maret 2026.

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa sekolah tidak boleh hanya menjadi penonton dalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang PP TUNAS.

Baca Juga: Menteri Lingkungan Hidup Soroti Pengelolaan Sampah di Terminal Purabaya

Ia mengingatkan para tenaga pendidik agar melepaskan alasan perbedaan generasi atau gagap teknologi untuk menghindari tanggung jawab pengawasan digital.

"Ekosistem pendidikan harus menjadi garda terdepan dalam literasi digital nasional. Tidak bisa lagi ada alasan 'saya orang zaman dulu' untuk tidak beradaptasi dengan teknologi," ujar Fikri di Jakarta, Minggu (15/3).

Fikri merinci tiga strategi utama sinkronisasi, yakni penguatan peran guru sebagai fasilitator literasi digital, revitalisasi Guru BK untuk menangani perundungan siber, serta transformasi siswa menjadi kreator konten yang beretika.

Baca Juga: Indonesia-Brunei Jajaki Kerjasama Migas dan Energi Terbarukan  

Sekolah diharapkan menjadi pusat konsultasi bagi siswa dalam menghadapi tantangan di ruang siber, seiring dengan penonaktifan bertahap akun anak di platform seperti TikTok, Instagram, hingga Roblox.

Kebijakan ini merupakan turunan dari Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 yang mewajibkan platform berisiko tinggi melakukan pembatasan usia.

Fikri menilai kehadiran negara melalui regulasi ini sangat membantu orang tua dalam mengimbangi kekuatan algoritma yang dirancang untuk menahan perhatian anak secara berlebihan.

Dengan integrasi keselamatan digital ke dalam kurikulum dan pengawasan sekolah, pemerintah berharap ekosistem digital Indonesia menjadi lebih aman bagi generasi muda.

Literasi digital tetap ditekankan sebagai senjata utama bagi siswa meskipun akses terhadap platform tertentu mulai diperketat oleh negara. (af/hi)