Situasi Global Tak Menentu, Jokowi Dorong Peningkatan KSSK

VOICEIndonesia.co, Jakarta - Jokowi mendorong peningkatan sinergi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mengantisipasi berbagai perubahan dan merespons cepat dinamika global.

Jokowi meminta KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ketua Dewan Komisioner Lembaha Penjamin Simpanan (LPS) untuk meningkatkan koordinasi disaat situasi tidak normal.

Menurut Jokowi, saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja karena banyak fenomena domestik negara lain yang berdampak global.

Seperti persoalan inflasi dan tingginya suku bunga di Amerika Serikat (AS), krisis properti di Tiongkok dan peperangan antar dua negara.

"Dalam situasi ini enggak bisa, minim seminggu sekali atau dua minggu sekali ketemu untuk ya ngopi bareng kan enggak ada masalah. Enggak usah serius, tapi saling bertukar angka, bertukar kalkulasi, bertukar hitung-hitungan," ujar Jokowi di Jakarta, Rabu, 29 November 2023.

Baca Juga: Presiden Joko Widodo Serahkan DIPA dan TKD 2024 Secara Digital

Berdasarkan informasi dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Jokowi menyebut dampak perang harus diantisipasi. Karena akan menyebabkan gangguan kemana-mana.

"Gangguan rantai pasok global, lonjakan harga pangan, lonjakan harga energi, semuanya akan terdanpak," jelas Jokowi saat menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) Tahun 2023, di Grha Bhasvara Icchana, Kantor Pusat BI.

Selain situasi tersebut, dunia juga saat ini merasakan langsung dampak perubahan iklim, terutama pada situasi pangan di Indonesia. Pemanasan global telah membuat produksi pangan Indonesia menurun, ditambah dengan pembatasan ekspor pangan dari 22 negara.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Presiden Jokowi bersyukur bahwa ekonomi Indonesia masih tumbuh dan stabil di kisaran 5 persen, serta inflasi yang cenderung stabil pada kisaran 2,6 persen.

Sebagai perbandingan, Presiden Jokowi menyebut pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara, antara lain, Malaysia 3,3 persen, AS 2,9 persen, Republik Korea 1,4 persen, dan Uni Eropa 0,1 persen.