Ide Penutupan Alfamart dan Indomaret Bisa Ganggu Target Pertumbuhan Ekonomi?

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Firman menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen serta agenda hilirisasi industri mustahil tercapai apabila pemerintah hanya bertumpu pada kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ruang fiskalnya kian terbatas.

“Sektor swasta adalah mesin pertumbuhan yang sesungguhnya. Mereka menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan menyumbang penerimaan negara melalui pajak. Kalau regulasi justru mematikan usaha yang sudah berjalan, maka cita-cita pembangunan hanya akan jadi wacana,” ujar Firman di Jakarta, Sabtu (30/5/2026).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, porsi anggaran negara saat ini sudah habis terserap untuk pos-pos wajib seperti alokasi 20 persen sektor pendidikan, subsidi energi, belanja pegawai atau gaji ASN, hingga pembangunan proyek infrastruktur fisik. 

Mengingat sempitnya ruang gerak APBN tersebut, skema pembangunan nasional wajib menempatkan pelaku usaha sebagai mitra strategis, bukan justru menempatkan negara sebagai pesaing.

“Dengan alokasi 20 persen untuk pendidikan, subsidi energi, gaji ASN, dan infrastruktur, ruang gerak APBN sangat terbatas. Karena itu, pemerintah harus memberi ruang lebih luas bagi sektor swasta untuk tumbuh,” tutur Firman.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini kemudian menyoroti fenomena maraknya penutupan gerai ritel modern, seperti Alfamart dan Indomaret di sejumlah daerah, sebagai indikator nyata dari ekosistem usaha yang mulai tidak kondusif. 

Menurutnya, tekanan pada sektor ritel ini membawa efek domino yang berbahaya karena ikut memutus mata rantai penyerapan tenaga kerja lokal serta mematikan omzet para pelaku UMKM yang selama ini menjadi pemasok barang.

“Kalau usaha-usaha besar maupun menengah mulai tertekan hingga menutup gerai, dampaknya bukan hanya pada perusahaan, tapi juga pada pekerja, UMKM pemasok, hingga perputaran ekonomi daerah. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.

Ia menambahkan bahwa dunia usaha saat ini jauh lebih membutuhkan kepastian hukum, pemangkasan birokrasi, serta insentif fiskal yang jelas agar gairah investasi kembali meningkat. 

Firman mendesak pemerintah berkaca pada negara-negara maju yang mampu menggerakkan roda ekonomi lewat iklim kompetisi swasta yang sehat.

“Negara maju tidak dibangun dengan mengandalkan APBN semata, tapi dengan ekosistem swasta yang sehat. Pemerintah harus memposisikan diri sebagai fasilitator, bukan pesaing,” kata legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah III tersebut.

Firman memungkasi bahwa kesehatan APBN pada akhirnya sangat bergantung pada produktivitas dunia usaha. 

Melalui ekosistem yang suportif, penerimaan negara dari sektor pajak otomatis akan merangkak naik seiring dengan meluasnya lapangan kerja baru.

“Kalau swasta tumbuh, pajak naik, lapangan kerja terbuka, daya beli masyarakat meningkat, dan APBN pun ikut sehat. Inilah sinergi yang harus dibangun. Tanpa keberpihakan nyata pada sektor swasta, target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan hilirisasi industri akan sulit tercapai,” pungkas Firman. (af)