Tak Tepat Sasaran, PPATK Temukan Dokter dan Pegawai BUMN jadi Penerima Bansos

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengungkapkan lebih dari 600 ribu penerima bantuan sosial (bansos) terindikasi bermain judi online (judol). Dari jumlah itu, sebanyak 228 ribu lebih telah dicoret dari daftar penerima Bansos. Termasuk beberapa penerima bansos berprofesi sebagai dokter, pegawai BUMN, hingga anggota legislatif daerah dari data yang ditemukan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). "Data ini kami peroleh dari PPATK. Dari 9 juta lebih data pemain judi online, 600 ribu di antaranya tercatat sebagai penerima bansos," kata Syaifullah di Bandung, Sabtu (9/8/2025). Baca Juga: Gubernur Jatim Pastikan Penerima Bansos di Sampang Tak Terlibat Judol  Ia menjelaskan, Kementerian Sosial masih menelusuri sekitar 375 ribu nama lainnya, termasuk menyisir profil pekerjaan dan latar belakang ekonomi. “Ternyata banyak yang pengakuannya saat buka rekening adalah dokter, pegawai BUMN, dan sebagainya. Ini sedang kami verifikasi. Kalau tidak sesuai, akan kami coret,” ujarnya. Syaifullah menyebut penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran menjadi sorotan pemerintah. Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Perbaikan Data Penerima Bantuan Sosial, dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai koordinator pemutakhiran data. Baca Juga: Ditinggal Ratusan Guru dan Siswa, Program Sekolah Rakyat Tetap Jalan  Melalui inpres tersebut, Kemensos melakukan pemeriksaan profil rekening penerima, termasuk saldo tabungan. Konsolidasi data dengan PPATK baru dimulai sejak Februari 2025, sehingga sejumlah temuan baru terungkap, termasuk 35 anggota DPRD Purwakarta yang menerima bantuan subsidi upah. Syaifullah mengajak masyarakat dan media untuk ikut mengawasi, melaporkan, dan melengkapi data jika ada temuan ketidaksesuaian. “Kalau ada keberatan, jangan hanya di media sosial. Sampaikan lewat aplikasi Cek Bansos dengan data lengkap agar bisa ditindaklanjuti," ucapnya.