WNI Bisa Perluas Akses Pembiayaan di Korea Selatan

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Lebih dari 60.000 warga negara Indonesia (WNI) yang belajar dan bekerja di Korea Selatan kini dapat mengakses layanan keuangan dengan memanfaatkan riwayat kredit dari Indonesia. Ketiadaan riwayat kredit lokal selama ini menjadi salah satu kendala utama diaspora dalam mengakses layanan pembiayaan di negara tersebut. PT Credit Bureau Indonesia menjalin kemitraan strategis dengan Korea Credit Bureau guna memperluas akses layanan keuangan lintas negara, terutama bagi pekerja migran dan diaspora Indonesia di Korea Selatan. Kerja sama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman terkait kolaborasi layanan informasi perkreditan. Berdasarkan data Korean Immigration Services 2025, WNI menjadi kelompok warga asing terbesar keenam di Korea Selatan. Sementara itu, lebih dari 26.000 warga Korea tercatat tinggal di Indonesia dan menghadapi kendala serupa dalam mengakses layanan keuangan lokal. "Pemanfaatan riwayat kredit lintas negara diharapkan mendorong akses keuangan yang lebih inklusif, aman, dan berbasis data," ujar Direktur Utama CBI Anton K. Adiwibowo di Jakarta, Rabu (18/2/2026). Kolaborasi ini memungkinkan warga Indonesia di Korea Selatan memanfaatkan riwayat kredit dari CBI untuk berbagai kebutuhan finansial, seperti pengajuan pinjaman bank, kartu kredit, remitansi, hingga layanan keuangan lainnya. Sebaliknya, warga Korea yang tinggal di Indonesia dapat menggunakan data kredit dari KCB untuk mengakses layanan keuangan di dalam negeri. CEO KCB Jongsup Hwang menilai kemitraan ini menjadi langkah strategis untuk membangun jaringan informasi kredit terintegrasi di Asia. Akses terhadap data kredit yang andal berperan penting dalam membuka peluang finansial dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif di kawasan.

Baca Juga : Sektor Perikanan Masih Rawan TPPO CBI menyebut kolaborasi ini juga menjawab meningkatnya kebutuhan lembaga keuangan terhadap informasi kredit real-time lintas negara. Penguatan infrastruktur dan transformasi digital sektor keuangan di kawasan regional mendorong kebutuhan sistem informasi kredit yang terintegrasi antar negara. Anton menyatakan kemitraan ini sejalan dengan upaya memperluas inklusi keuangan bagi segmen yang selama ini kurang terlayani, termasuk pekerja migran. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat memudahkan diaspora Indonesia mengakses layanan finansial tanpa hambatan administrasi yang selama ini menjadi kendala. (Sin/Ri) Pilihan Redaksi : Mengawal Gerbang Negara: Analisis Mendalam Kewenangan Baru Imigrasi Pasca UU 63/2024

Baca Berita Lainnya di Google News