VoiceIndonesia.co, Jakarta - Jokowi mengingatkan agar pejabat pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak menggunakan pendapatan negara untuk membeli barang impor.
Presiden Jokowi memprioritaskan agar pendapatan tersebut dibelanjakan produk dalam negeri agar dapat memacu kegiatan ekonomi masyarakat terutama sektor UMKM.
Jokowi hingga mengungkapkan bahwa pendapatan yang dikumpulkan dari pajak, retribusi, PNBP, royalti, deviden di BUMN, bea ekspor, PPN, PPh badan , PPh Karyawan yang kemudian menjadi APBN dan APBD, uangnya jangan sampai dibelanjakan produk impor.
"Tidak memiliki trigger ekonomi terhadap produk-produk yang dihasilkan UMKM, perusahaan-perusahaan di dalam negeri, malah memberikan trigger ekonomi kepada negara lain. Apakah bener seperti ini? Ini saya ingatkan," ujar Jokowi.
Jokowi merasa sedih jika pendapatan yang susah dikumpulkan di APBN dan APBD serta penyertaan modal ke BUMN digunakan untuk memberli barang impor.
"Gak bener, mengumpulkan (pendapatan negara) sangat sulit, belanjanya yang menikmati mereka (perusahaan asing). Sedih saya," kata Jokowi, dilansir dari ANTARA, Rabu, 3 Oktober 2023.
Jokowi memaparkan hingga Selasa ini, realisasi belanja produk dalam negeri di APBN baru 69 persen, sedangkan APBD 56 persen.
"APBD lebih rendah lagi 56 persen, gak tau yang dibeli ini apa kok baru 56 persen. Realisasi belanja produk dalam negeri, kita pantau terus sekarang ini sudah gampang sekali dengan adanya digital," ungkap Jokowi saat Rapat Kerja Nasional Korpri.
