
Jokowi Ingatkan APBN dan APBD Dibelanjakan Produk Dalam Negeri

VoiceIndonesia.co, Jakarta - Jokowi mengingatkan agar pejabat pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak menggunakan pendapatan negara untuk membeli barang impor.
Presiden Jokowi memprioritaskan agar pendapatan tersebut dibelanjakan produk dalam negeri agar dapat memacu kegiatan ekonomi masyarakat terutama sektor UMKM.
Jokowi hingga mengungkapkan bahwa pendapatan yang dikumpulkan dari pajak, retribusi, PNBP, royalti, deviden di BUMN, bea ekspor, PPN, PPh badan , PPh Karyawan yang kemudian menjadi APBN dan APBD, uangnya jangan sampai dibelanjakan produk impor.
"Tidak memiliki trigger ekonomi terhadap produk-produk yang dihasilkan UMKM, perusahaan-perusahaan di dalam negeri, malah memberikan trigger ekonomi kepada negara lain. Apakah bener seperti ini? Ini saya ingatkan," ujar Jokowi.
Jokowi merasa sedih jika pendapatan yang susah dikumpulkan di APBN dan APBD serta penyertaan modal ke BUMN digunakan untuk memberli barang impor.
"Gak bener, mengumpulkan (pendapatan negara) sangat sulit, belanjanya yang menikmati mereka (perusahaan asing). Sedih saya," kata Jokowi, dilansir dari ANTARA, Rabu, 3 Oktober 2023.
Jokowi memaparkan hingga Selasa ini, realisasi belanja produk dalam negeri di APBN baru 69 persen, sedangkan APBD 56 persen.
"APBD lebih rendah lagi 56 persen, gak tau yang dibeli ini apa kok baru 56 persen. Realisasi belanja produk dalam negeri, kita pantau terus sekarang ini sudah gampang sekali dengan adanya digital," ungkap Jokowi saat Rapat Kerja Nasional Korpri.
Pilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



