Kementerian ESDM Usul Anggaran Rp815,56 Miliar untuk Program Kompor Listrik

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – "Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. Yang kami buat itu (kompor listrik) sebesar Rp815,56 miliar," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Bahlil menjelaskan bahwa pemanfaatan ruang fiskal pada draf program baru ini ditargetkan mampu menekan defisit neraca perdagangan akibat impor gas.

Guna memastikan eksekusi belanja negara ini berjalan presisi, Menteri ESDM mendesak jajaran Komisi XII DPR RI untuk segera menyetorkan data pemetaan wilayah yang paling membutuhkan pasokan alat masak modern tersebut.

"Supaya bisa kita melakukan kerja sama dan sinkronisasi," ujar Bahlil.

Tak hanya menyasar sektor domestik dapur rumah tangga, cetak biru elektrifikasi nasional bentukan Bahlil juga merambah sektor transportasi umum dan pribadi.

Kementerian ESDM secara paralel menyisipkan usulan alokasi anggaran tambahan dalam RAPBN 2027 sebesar Rp635,24 miliar yang akan diplot khusus untuk menyokong program konversi motor listrik nasional.

Pagu anggaran bernilai fantastis untuk kedua program baru tersebut nantinya akan didelegasikan secara penuh di bawah kendali teknis Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE).

Kendati demikian, Bahlil memberikan catatan bahwa draf alokasi nominal final yang diajukan ini masih bersifat fleksibel dan akan menyesuaikan dengan ketersediaan ruang kas negara.

Wacana pergeseran konsumsi dari kompor gas subsidi menuju kompor induksi ini sebenarnya bukan barang baru, sebab pernah menggelinding hebat pada era kepresidenan Joko Widodo.

Namun, pada September 2022, PT PLN (Persero) mendadak menarik rem darurat dan membatalkan total program pengalihan kompor LPG 3 kilogram (kg) demi menjaga daya beli serta ritme pemulihan ekonomi masyarakat pascapandemi COVID-19.

Gagasan ini kembali mendapatkan momentum politiknya setelah terjadi guncangan geopolitik global berupa lonjakan harga energi akibat pecahnya ketegangan militer antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menjadi tokoh vokal yang kembali menggedor pemerintah untuk mempercepat migrasi ke kompor listrik karena beban APBN untuk subsidi energi sudah masuk dalam tahap mengkhawatirkan.

Eddy membeberkan kalkulasi ekonomi bahwa skema pembiayaan infrastruktur kelistrikan jauh lebih murah dan efisien dalam jangka panjang jika dikonfrontasikan dengan besaran dana segar yang harus dihamburkan pemerintah untuk mengimpor LPG setiap tahunnya.

Ketahanan energi nasional dinilai rapuh selama hulu pasokan pangan masyarakat masih disetir oleh dinamika pasar internasional.

"Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor 75–80 persen kebutuhan LPG yang harganya sejalan dengan harga minyak mentah," ucap Eddy.

Ke depannya, ia memastikan lembaga legislatif dan MPR akan berdiri di belakang pemerintah untuk mengawal percepatan proses elektrifikasi secara menyeluruh di tanah air.

Komitmen pemangkasan emisi karbon dan kemandirian energi ini wajib digolkan secara masif, mulai dari kluster transportasi massal, modernisasi mesin industri, hingga aktivitas memasak di lingkup rumah tangga terkecil. (af)