KP2MI Gandeng BPKP Pastikan Akuntabilitas Program SMK Go Global

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bergerak taktis mengawal transparansi anggaran negara dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit Program SMK Go Global.

Langkah preventif ini sengaja ditempuh guna memastikan proyek pengadaan vokasi skala besar tersebut bebas dari celah korupsi serta berjalan linear dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Konsultasi ini merupakan upaya Kementerian P2MI mempersiapkan pelaksanaan program SMK Go Global yang merupakan program direktif Presiden Prabowo Subianto, dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang siap bersaing di pasar kerja internasional,” kata Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani di Kantor BPKP, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).

Dalam lawatan dinas tersebut, Wamen Christina yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian P2MI Dwiyono beserta jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama, diterima langsung oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

Fokus utama diskusi bilateral ini mengarah pada sistem mitigasi risiko dan pengawasan melekat pada pos anggaran belanja logistik program.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa intervensi audit dari BPKP sangat krusial untuk membentengi koridor regulasi, terutama pada kluster pengadaan barang dan jasa yang kerap menjadi titik rawan penyelewengan anggaran.

Komitmen ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa kementerian baru ini enggan berkompromi dengan tata kelola keuangan yang serampangan.

“Kami ingin memastikan tata kelola di Kementerian P2MI, utamanya terkait proses pengadaan berjalan baik sesuai aturan yang berlaku. Karena itu, kami juga meminta pendampingan dari BPKP agar program ini berjalan taat asas,” ungkap Christina.

Otoritas perlindungan pekerja migran menilai, pengondisian sistem pengawasan sejak fajar perencanaan akan membuat seluruh mata rantai program kerja berjalan lebih aman dan presisi.

Prinsip kehati-hatian ini dipasang sebagai rem darurat agar eksekusi anggaran ketenagakerjaan tidak keluar dari rel hukum positif yang berlaku di tanah air.

“Kami ingin memastikan seluruh proses on the right track, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” jelas Christina Aryani.

Secara makro, Program SMK Go Global sendiri dirancang sebagai pilar strategis pemerintah dalam mendongkrak kelas dan daya saing tenaga kerja muda Indonesia di kancah global.

Melalui skema pendidikan serta pelatihan vokasi yang terstandardisasi, kurikulum program ini nantinya akan dipaksa linear dengan kebutuhan riil pasar industri internasional modern.

Melalui sinergi ketat bersama BPKP, komitmen peningkatan kualitas modal manusia (human capital) ini diyakini akan melahirkan output yang kredibel tanpa meninggalkan residu persoalan hukum di kemudian hari.

Sinergi ini juga menjadi pembuktian bahwa eksekusi program direktif kepala negara wajib dijalankan dengan kepatuhan hukum yang absolut.

“Kementerian P2MI berkomitmen menjalankan setiap program strategis pemerintah dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, serta orientasi pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” imbuh Christina Aryani. (af)