VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah tengah membahas kemungkinan mengembalikan kewenangan pengangkatan guru kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem pendidikan nasional.
Prabowo mengatakan pembenahan pendidikan perlu dimulai dari proses rekrutmen guru agar pengangkatan tenaga pendidik dapat dilakukan secara objektif dan sesuai kebutuhan.
“Ya, seluruh sistem pendidikan itu harus diperbaiki. Mulai dari rekrutmen guru yang paling utama,” kata Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab, dikutip di Jakarta, Rabu (17/9/2026).
Menurut Prabowo, desentralisasi merupakan bagian dari semangat demokratisasi yang memiliki tujuan baik. Namun, pelaksanaan rekrutmen guru oleh pemerintah daerah menghadirkan tantangan dalam menjaga objektivitas dan kualitas tenaga pendidik.
Ia menilai proses pengangkatan guru perlu didasarkan pada kemampuan, kebutuhan sekolah, dan standar kualitas, bukan kedekatan pribadi maupun kepentingan politik.
“Kalau diserahkan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah (provinsi) gubernur, rekrutmen guru apakah kita yakini kualitasnya itu? Kita harus bicara realita. Apakah bupati itu objektif atau dia angkat saudara-saudara dia jadi guru? Tim sukses dia? Dan sebagainya. Ini yang jadi dilema bagi kita,” kata Prabowo.
Untuk mengatasi ketimpangan kualitas tenaga pendidik, Prabowo mengatakan pemerintah dapat memperkuat kursus, penataran, dan peningkatan kemampuan guru. Langkah tersebut diperlukan agar guru dapat mengikuti perkembangan metode pembelajaran dan teknologi pendidikan.
Prabowo juga menempatkan digitalisasi kelas sebagai salah satu upaya mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan. Menurut dia, digitalisasi dapat membantu guru meningkatkan kemampuan mengajar sekaligus memberikan materi pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa.
“Karena itulah saya mau lompat. Ini kesulitan, makanya saya taruh digitalisasi kelas-kelas itu semua, supaya nanti guru-guru yang kurang mampu bisa juga belajar dari situ. Dan anak-anak yang kurang mampu, tertarik belajar dari situ,” kata Prabowo.
Meski demikian, Prabowo menegaskan digitalisasi tidak dapat menggantikan peran guru. Menurut dia, pembenahan mendasar sistem pendidikan tetap membutuhkan proses rekrutmen dan pendidikan guru yang berkualitas.
Prabowo juga mengungkapkan rencana menjalankan crash program dengan merekrut lulusan perguruan tinggi terbaik dari berbagai disiplin ilmu untuk membantu mengajar di sekolah-sekolah yang paling tertinggal.
“Salah satu langkah yang sedang saya pikirkan untuk mengatasi masalah ini adalah crash program, mungkin saya akan rekrut sarjana-sarjana dari semua fakultas yang terbaik untuk menjadi guru-guru. Katakanlah guru-guru darurat yang kita terjunkan ke sekolah,” kata Prabowo.
Ia mencontohkan program tersebut dapat dimulai pada jenjang sekolah dasar dengan merekrut sekitar 30 ribu sarjana untuk ditempatkan di sekolah-sekolah yang paling tertinggal.
Selain itu, Prabowo menyebut pemerintah dapat melibatkan aparatur sipil negara (ASN) yang telah bekerja untuk menjalani penugasan singkat selama dua atau tiga minggu di sekolah sesuai kebutuhan daerah.
Prabowo juga menegaskan peningkatan kualitas pendidikan perlu disertai dengan perbaikan kesejahteraan guru.
“Yang penting ini kita harus memperbaiki kesejahteraan guru dan kita sudah banyak lakukan dalam banyak hal,” tegasnya.
Ia kemudian menyampaikan pemerintah masih membahas kemungkinan pengembalian kewenangan pengangkatan guru kepada pemerintah pusat. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem rekrutmen guru yang dinilai lebih objektif dan terukur. (af)
