VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) milik PT Alfa Nusantara Perdana (ANP) dicabut. Pencabutan dilakukan karena perusahaan kembali melanggar saat berada dalam masa pengawasan 12 bulan.
Direktur Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Brigjen Pol. Guritno Wibowo menyebut KP2MI mengambil tindakan tegas karena pelanggaran terulang, kata Guritno dalam konferensi pers di Mabes Polri, Rabu (11/11/2026).
“Mengingat pelanggaran kembali terjadi dalam masa pengawasan 12 bulan tadi, KP2MI mengambil tindakan tegas dengan mencabut SIP3MI (Surat Izin Perusahan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) PT ANP melalui Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1876 Tahun 2026 pada tanggal 10 September 2026,” tutur Guritno.
Dengan pencabutan itu, PT ANP tidak lagi memiliki izin menjalankan kegiatan usaha penempatan pekerja migran.
Pada 2025, KP2MI menangani kasus pekerja migran berinisial Y yang ditempatkan secara nonprosedural ke Arab Saudi. Hasil pemeriksaan menyebut PT ANP memfasilitasi pengurusan visa kerja lewat akun Enjaz perusahaan tanpa proses penempatan sesuai prosedur. Perusahaan juga merekrut tanpa Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI), menempatkan pekerja ke negara yang dinyatakan tertutup, dan tidak menyelesaikan permasalahan pekerja yang sudah ditempatkan.
Guritno menyebut KP2MI menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran itu pada 30/09/2025, berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penempatan lewat Keputusan Dirjen Pelindungan Nomor 20 Tahun 2025. Perusahaan diberi waktu tiga bulan memenuhi kewajiban.
“Atas pelanggaran tersebut, pada 30 September 2025 KP2MI menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penempatan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pelindungan Nomor 20 Tahun 2025. PT ANP diberikan waktu selama tiga bulan untuk memenuhi kewajibannya. Setelah dilakukan evaluasi, sanksi tersebut diakhiri pada 17 November 2025, dengan ketentuan perusahaan tetap berada dalam pengawasan KP2MI selama 12 bulan,” imbuhnya.
Masalah kembali muncul pada Februari 2026 terkait pekerja migran almarhumah SM. Pendalaman menemukan PT ANP kembali memfasilitasi visa kerja lewat akun Enjaz perusahaan. Nama pekerja itu tidak ada dalam data yang sebelumnya diserahkan PT ANP kepada KP2MI saat memenuhi kewajiban sanksi.
Selain PT ANP, KP2MI menindak PT Ceger Sari Buana terkait rencana penempatan ke Slovakia. Pemeriksaan menemukan data calon pekerja yang mengadu tidak tercatat di Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), dokumen izin kerja (working permit) tidak ditunjukkan, tidak ada bukti keikutsertaan kelas bahasa, serta tidak ada registrasi dan fasilitasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
KP2MI memanggil perusahaan itu untuk klarifikasi pada 08/07/2026 dan 17/07/2026. Perusahaan berkomitmen menyelesaikan masalah, tetapi tidak sepenuhnya memenuhinya sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi. Guritno menyampaikan temuan itu dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026).
“KP2MI telah melakukan pemanggilan klarifikasi terhadap PT Ceger Sari Buana pada 8 dan 17 Juli 2026. Dalam proses tersebut, perusahaan menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan para calon pekerja migran. Namun, perusahaan tidak sepenuhnya memenuhi komitmen penyelesaian sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi,” kata Guritno.
Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dijatuhkan lewat Keputusan Dirjen Pelindungan Nomor 44 Tahun 2026 tanggal 21/10/2026 selama tiga bulan. Dasarnya Pasal 9 ayat (1) huruf x Peraturan Menteri P2MI/BP2MI Nomor 4 Tahun 2025, yakni tidak memberikan pelindungan kepada calon pekerja migran maupun pekerja migran.
Selama sanksi, perusahaan dilarang menyeleksi calon pekerja di seluruh Indonesia dan memproses dokumen penempatan bagi calon pekerja yang belum menandatangani Perjanjian Penempatan, termasuk pekerja yang sedang cuti.
“Selama masa pengenaan sanksi, PT Ceger Sari Buana dilarang melakukan seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia di seluruh Indonesia serta memproses dokumen penempatan bagi calon pekerja yang belum menandatangani Perjanjian Penempatan, termasuk pekerja migran yang sedang cuti,” tandasnya.
Perusahaan juga wajib menyelesaikan seluruh permasalahan, memenuhi hak calon pekerja dan pekerja migran, menyerahkan daftar calon pekerja dan pekerja migran yang direkrut dalam dua tahun terakhir, menyerahkan daftar mitra usaha, serta menyusun rencana aksi perbaikan.
KP2MI memperkuat koordinasi dengan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya lewat pertukaran informasi, dukungan data dan dokumen, serta pengawasan terhadap perusahaan yang terindikasi melanggar. Guritno menyebut penegakan hukum penting memberi efek jera.
“Penegakan hukum merupakan langkah penting untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan praktik perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara melawan hukum,” tegasnya.
KP2MI mengimbau masyarakat memastikan penempatan lewat perusahaan berizin resmi, memeriksa kesesuaian pekerjaan dan perjanjian kerja, serta tidak tergiur gaji besar tanpa kejelasan pemberi kerja dan prosedur. Guritno menegaskan tidak ada toleransi bagi praktik yang mengabaikan hak dan pelindungan pekerja migran.
“Setiap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melalui pengenaan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha,” pungkasnya.
