JAKARTA,AKUUPDATE.ID - Presiden RI Joko Widodo mengingatkan kepada jajaran kementerian dan kepala daerah untuk memastikan agar seluruh bantuan tunai diterima masyarakat secara utuh dan tidak dikenai potongan sedikit pun.
“Saya perintahkan kepada para menteri dan gubernur agar mengawal pengiriman ini agar cepat, tepat sasaran dan diawasi, tidak ada potongan apa pun,” kata Presiden Jokowi dalam Peluncuran Bantuan Tunai seluruh Indonesia Tahun 2021 dari Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1).
Presiden Jokowi meminta agar seluruh masyarakat yang menerima bantuan tunai mengetahui secara detail bahwa tidak ada potongan sama sekali dalam penyaluran bantuan tersebut.
Baca Juga : Korupsi Anggaran Bansos Covid-19, Mensos Juliari Peter Batubara Terancam Hukuman Mati
Lembaga-lembaga penyalur bantuan seperti bank-bank milik pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) dan juga PT Pos Indonesia, kata Presiden, akan mengirimkan bantuan tunai ini ke masyarakat tanpa ada potongan apapun.
Penyaluran bantuan secara tepat ini, dimaksudkan Presiden Jokowi, agar mampu membantu daya beli masyarakat dan memulihkan perekonomian nasional.
Melangsir dari ANTARA, “Dampak ekonominya segera muncul dan meningkatkan perekonomian kita, dan rakyat tidak menunggu terlalu lama. Kemarin baru tahun baru, dan sekarang sudah kita luncurkan bantuan ini,” ujarnya
Presiden pada Senin (4/1) ini meluncurkan bantuan bagi masyarakat se-Indonesia melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai.
Bantuan PKH akan disalurkan melalui empat tahap melalui perbankan anggota Himbara, kemudian bantuan program sembako akan dikirimkan dari Januari sampai Desember 2021 sebesar Rp200 ribu per Kepala Keluarga per bulan. Kemudian, bantuan sosial tunai diberikan selama empat bulan yakni Januari, Februari, Maret dan April 2021 senilai Rp300 ribu per Kepala Keluarga per bulan.
Baca Juga : Komisi III DPR Datangi Riau Terkait Kasus Dana Bansos
“Supaya diingatkan ini kepada penerima dan tetangga-tetangga yang tidak datang hari ini diberitahu tidak ada potongan-potongan. Karena ini dikirimkan langsung kepada penerima, baik nanti lewat bank-bank milik pemerintah maupun lewat kantor Pos,” ujarnya.
Lebih lanjut Presiden juga berpesan agar para penerima bansos memanfaatkan bantuan yang diberikan secara tepat sesuai panduan Kementerian Sosial.
”Hati-hati, ini yang Bapak-bapak terutama, jangan dipakai untuk beli rokok. Belikan sembako sehingga bisa mengurangi beban keluarga di saat masa pandemi ini. Jadi, diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pangan untuk keluarga,” ucapnya.
Terdapat tiga jenis bantuan yang diluncurkan yaitu, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
“Tahun 2021 ini, penyaluran bantuan sosial akan terus kita lanjutkan. Bantuan ini kita mulai hari ini, disalurkan kepada 34 provinsi,” ujar Presiden.
Ditambahkannya, dalam APBN 2021 Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.
Baca Juga : CPMI yang gagal terbang akibat Pandemi Covid-19 ,akan medapatkan bansos dari pemerintah
“Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga-keluarga yang terdampak pandemi COVID-19. Kemudian kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, mengungkit ekonomi nasional kita, memperkuat daya beli masyarakat sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden menambahkan, dengan penyaluran yang dilakukan di awal tahun ini, dapat segera memberikan dampak kepada ekonomi masyarakat.
“Dampak ekonominya segera bisa muncul dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita dan tentu saja rakyat tidak menunggu terlalu lama. Kemarin baru tahun baru langsung sekarang sudah kita luncurkan bantuan ini,” ujarnya.
Turut hadir dalam agenda tersebut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sosial Tri Rismaharini. Terhubung juga secara virtual para gubernur dan perwakilan penerima bantuan dari 34 provinsi. (Irawan)
