VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 untuk 13,3 juta pekerja segera cair pada November atau Desember 2026. Verifikasi data penerima kini memasuki tahap final.
Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menyebut regulasi dan persiapan data sudah final, dan tanggal pencairan tinggal menunggu waktu.
“Sekarang regulasi dan persiapan datanya sudah masuk tahap final. Tanggal pencairannya sebentar lagi, di bulan November atau Desember tahun ini,” demikian penjelasan dilansir instagram @perekonomianri, Senin (16/11/2026).
BSU ini bagian dari stimulus ekonomi kuartal IV 2026. Penerima mendapat Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, dibayarkan sekaligus sehingga totalnya Rp900.000.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan data penerima masih difinalisasi Kementerian Keuangan. Setelah itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan memvalidasi dan memverifikasi ulang. Pemerintah juga belum bisa memastikan komposisi kelompok penerima, termasuk kelas menengah.
“Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” kata Yassierli, Jumat (13/11/2026).
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan penyaluran BSU mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 beserta petunjuk teknisnya. Dana disalurkan lewat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Pekerja tidak perlu mendaftar sendiri.
“BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus,” ujar Indah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (8/11/2026).
Penerima harus warga negara Indonesia (WNI) ber-NIK dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Pekerja Penerima Upah hingga Agustus 2026. Upah maksimal Rp3,5 juta per bulan.
Di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Daerah tanpa UMK memakai Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan pembulatan yang sama.
Upah yang dipakai adalah upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan, terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap. BSU tidak diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI aktif, dan anggota Polri aktif. Pekerja yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan diprioritaskan.
Pekerja bisa mengecek status di bsu.kemnaker.go.id dengan memasukkan NIK, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor ponsel, alamat email, dan kode keamanan. Pengecekan juga bisa lewat menu "Bantuan Subsidi Upah (BSU)" di aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) atau lewat HRD perusahaan.
Pekerja yang lolos bisa mencairkan dana lewat bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.























