VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Nilai aset yang boleh dirampas negara masih belum jelas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
“Berapa kira-kira yang bisa kita minta untuk melakukan perampasan ini? Nilai kerugian yang seperti berapa nilainya,” ujar Benny dilansir laman resmi DPR RI, Rabu (11/11/2026).
Benny menjelaskan masih banyak perbedaan terkait nilai aset yang boleh dirampas negara di antara para ahli hukum. Ini membuat belum ada titik temu sehingga harus segera dicari nilai pasti agar pembahasan RUU tidak berlarut.
“Karena juga sebelum-sebelumnya ada beberapa narasumber yang memberikan pendapatnya. Ada yang Rp100 juta, ada yang Rp1 miliar dan lain sebagainya. Ini tentu perlu juga kita ingin masukkan dari Bapak-bapak sekalian,” jelasnya.
Benny mengingatkan bahwa penentuan nilai aset harus berpegang pada kehati-hatian. Objek perampasan harus hasil tindak pidana dan didukung bukti permulaan yang cukup.
“Yang menjadi objek perampasan aset ini adalah hasil tindak pidana. Itu yang pertama. Kemudian juga, perlu kehati-hatian. Tidak semua aset itu secara sembrono atau secara serampangan bisa dirampas,” tegas Benny.
Benny berharap pendalaman itu melahirkan ketentuan yang jelas soal aset yang bisa dirampas. Dengan begitu, pemulihan aset hasil tindak pidana tetap berjalan dengan kehati-hatian dan kepastian hukum.
Di RDPU yang sama, anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina menegaskan RUU ini harus berfokus pada hukum acara atau hukum formil. Menurutnya, jenis dan bentuk hukuman, termasuk hukuman mati, adalah ranah hukum materil yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
“Ini kan (pidana mati lebih terkait) hukum acara, bukan hukum (materil) seperti KUHP. Ini mengatur bagaimana kita melakukan penyitaan, kemudian pemblokiran dan sebagainya. Jadi, yang diatur adalah hukum acaranya, hukum formil, bukan hukum materil yang kita atur di sini,” ujar Endang.
Endang menjelaskan RUU ini mengatur cara negara menelusuri, menyita, memblokir, hingga merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Substansinya perlu memberi kepastian prosedur dan landasan hukum bagi setiap tindakan terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana.
Soal hukuman bagi pelaku, Endang menilai itu bagian hukum pidana materil. Pembahasan hukuman mati, menurutnya, perlu ditempatkan di kerangka hukum pidana substantif, bukan dicampuradukkan dengan ketentuan teknis perampasan aset.
“Kalau terkait hukuman, itu mungkin di hukum materil, karena sudah ada di KUHP kita,” jelasnya.
Endang menambahkan kejelasan batas pengaturan penting agar RUU tidak kehilangan fokus sebagai alat pemulihan aset hasil tindak pidana. Prosedur yang jelas juga perlu agar penelusuran, penyitaan, dan perampasan aset berjalan sesuai hukum dan tidak menimbulkan persoalan saat dilaksanakan.
Endang berharap aset dari tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya bisa dipulihkan dan dikembalikan untuk kepentingan yang semestinya. Dengan begitu, hasil kejahatan tidak terus dinikmati pelaku, sementara negara dan masyarakat memperoleh manfaat.
