VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) menjadi jalan yang disarankan Presiden Prabowo Subianto untuk persoalan surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Gibran menyebut Prabowo memintanya berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan PK, kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
"Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," katanya.
Saran itu datang dalam pertemuan Gibran dengan Prabowo. Gibran mengaku hubungannya dengan Presiden sudah seperti ayah dan anak. Selain soal PK, ia menerima sejumlah saran lain, termasuk memperjuangkan persoalan ijazahnya lewat jalur hukum.
Gibran juga menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat soal dinamika surat keterangan ijazahnya.
"Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," tegasnya.
MA sebelumnya memutuskan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran batal dan tidak sah. Putusan itu berkaitan dengan gugatan terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang kini menjadi Kemendikdasmen.
Pertemuan Gibran dan Prabowo berlangsung sekitar dua setengah jam. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dalam pertemuan itu.
"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," pungkas Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
