VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Lebih dari 50 anggota DPR RI teken usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) soal ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jumlah itu dua kali lipat dari syarat minimal 25 anggota.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut tanda tangan pengusul HMP bertambah hingga lebih dari 50 orang dari seluruh fraksi.
“Karena kemarin tuh sepakat di partai masing-masing tanda tangannya anggota, nah nanti kita kumpulkan. Hari ini angka yang masuk sudah bertambah lebih dari 50 bahkan, dari seluruh fraksi,” kata Mardani di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurut Mardani, sikap bersama itu disepakati setelah tiap fraksi lebih dulu mengusulkan HMP secara internal. Perwakilan fraksi akan ikut meneken dokumen agar hak tersebut berproses di DPR.
Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima para pengusul HMP di ruang rapat Komisi VIII DPR RI. Delapan fraksi hadir lewat anggota maupun pimpinan fraksi.
Mereka adalah Dolfie OFP dan Lasarus (PDIP), Ahmad Doli Kurnia dan Abraham Sridjadja (Golkar), Budisatrio Djiwandono dan Bahtra Banong (Gerindra), serta Muhammad Khozin dan Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB). Hadir pula Fauzi Amro dan Martin Manurung (NasDem), Yanuar Prihatin, Mardani Ali Sera, dan Rahmat Saleh (PKS), Sarifudin Sudding (PAN), serta Benny K Harman (Demokrat).
HMP dapat digunakan untuk merespons dugaan presiden dan/atau wakil presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat. Agar menjadi sikap resmi, usulan itu harus disetujui Rapat Paripurna DPR yang dihadiri minimal dua pertiga anggota.
Jika disepakati, keputusan DPR dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK kemudian meminta MPR menggelar sidang istimewa pemberhentian.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mempersilakan para pengusul menyampaikan usulan. Ia menjelaskan Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 memberi DPR hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat.
“Hak Menyatakan Pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD),” jelasnya.
