VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan politik. Peringatan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Puan menegaskan, kewenangan negara merupakan amanah yang harus dijalankan berdasarkan hukum. Penggunaannya tidak boleh menjadi instrumen untuk mengkriminalisasi pihak tertentu ataupun membungkam kritik masyarakat.
"Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat," kata Puan dalam pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan juga meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan independen dalam mengusut dugaan penyadapan terhadap Presiden.
"Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun," ujarnya.
Puan mengatakan DPR mengapresiasi langkah kepolisian dalam menangani kasus tersebut. DPR juga akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses hukum berjalan transparan.
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini menjadi sorotan setelah sejumlah personel Polri ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menduga terdapat penyalahgunaan sistem penyadapan elektronik serta penghapusan data elektronik untuk menghilangkan jejak.
Persoalan ini sekaligus kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan penyadapan oleh aparat negara.
DPR menempatkan penanganan kasus penyadapan Presiden sebagai salah satu isu strategis yang akan dikawal selama Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Selain kasus penyadapan, DPR akan mengawasi penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan, penanganan kasus perundungan anak, serta upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak. Pengawasan juga mencakup percepatan rekonstruksi infrastruktur pascabencana serta gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang, pertanahan, dan perizinan di kawasan industri.
Isu lain meliputi perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial, evaluasi penanganan karhutla, dan percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat terdampak. DPR juga menyoroti kesiapan dan akurasi data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, pemerataan revitalisasi sekolah, perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal, serta penguatan ketahanan energi lewat peningkatan produksi dan lifting minyak dan gas bumi.
Puan mengajak anggota dewan meneguhkan komitmen di awal masa sidang.
“Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan mensejahterakan rakyat,” tambah Puan.
Puan menyebut aspirasi konstituen selama reses menjadi tanggung jawab bersama untuk ditindaklanjuti lewat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Aspirasi yang disampaikan oleh para konstituen selama masa reses menjadi tanggung jawab bersama untuk kita tindak lanjuti melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” tandasnya.
Puan memimpin rapat bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
