VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyatakan menghormati proses penegakan hukum terkait penetapan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.
Ia menegaskan, langkah hukum tersebut merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dipercayakan kepada aparat penegak hukum berwenang.
“Sebagai Ketua Komisi III DPR RI, saya menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang tengah berlangsung terkait penetapan beberapa perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Politisi partai Gerindra tersebut berharap seluruh rangkaian proses hukum dapat berjalan secara profesional, objektif, dan transparan sejak awal hingga akhir.
Menurutnya, penanganan perkara tersebut perlu diserahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku agar proses penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya.
"Kami di Komisi III berharap seluruh rangkaian proses hukum tersebut dapat berjalan secara profesional, objektif, dan transparan dari awal hingga akhir," ujarnya.
Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengumumkan penetapan tiga perwira tinggi Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026) malam.
Sasaran penyadapan disebut mencakup nomor telepon Presiden, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, aktivis lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Penyidik menangani perkara dugaan penyadapan ilegal atau illegal tapping, akses tanpa hak (illegal access), serta penghapusan data elektronik. Berdasarkan keterangan Kabareskrim, dugaan penyadapan berlangsung dalam kurun 2025 hingga 2026.
