VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI belum akan mengevakuasi Warga Negara Indonesia di Iran meski beberapa negara sudah menyerukan warganya segera meninggalkan negara tersebut.
Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl menyatakan langkah evakuasi belum diperlukan berdasarkan pemantauan situasi keamanan di Iran yang dinilai masih terkendali. Pemerintah memastikan WNI yang mayoritas pelajar dalam kondisi aman dan tidak terdampak aksi demonstrasi yang berlangsung.
"Mengenai pemulangan ke Tanah Air, sejauh ini berdasarkan pengamatan atas kondisi di sana, belum diperlukan evakuasi," katanya pada Jumat (16/1/2026).
Keputusan ini berbeda dengan langkah yang diambil India dan Polandia yang sudah menyerukan warga negaranya untuk segera meninggalkan Iran. Kedutaan Besar India di Teheran pada Rabu (14/01/2026) malam waktu setempat menyarankan sekitar 10.000 warga India yang berada di Iran untuk meninggalkan negara tersebut dengan alat transportasi yang tersedia.
"Warga negara India yang saat ini berada di Iran (mahasiswa, peziarah, pebisnis, dan turis) disarankan untuk meninggalkan Iran dengan alat transportasi yang tersedia," kata Kedutaan Besar India di Teheran dalam unggahan media sosial.
Baca Juga : WNI di Iran Diminta Batasi Aktivitas dan Hindari Kerumunan
Pemerintah Polandia lewat Kementerian Luar Negerinya juga telah menyerukan hal serupa kepada warganya. Menurut kelompok hak asasi manusia, penindakan keras pemerintah Iran terhadap protes massal telah menewaskan ribuan orang.
Kemlu RI memastikan KBRI Teheran terus menjalin komunikasi dengan para WNI meski sempat terjadi kendala. Nabyl mengakui ada hambatan komunikasi akibat pembatasan internet yang diberlakukan Pemerintah Iran, namun sejak 12 Januari telepon lokal telah diaktifkan kembali.
"KBRI terus berkomunikasi dengan para WNI tersebut. Meskipun sempat ada kendala komunikasi reguler akibat pembatasan internet, namun sejak 12 Januari telepon lokal telah diaktifkan kembali oleh Pemerintah Iran," ujarnya.
KBRI Teheran menghimbau WNI agar tetap waspada dan menghubungi hotline apabila ada urgensi. Pemerintah terus memantau perkembangan situasi di Iran yang semakin memanas.
Ketegangan di kawasan semakin meruncing setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menunda serangan militer terhadap Iran. Seorang pejabat senior AS mengatakan kepada New York Times bahwa Netanyahu meminta presiden Amerika itu untuk menunda rencana serangan tersebut.
Seorang pejabat senior Arab Saudi mengatakan kepada AFP bahwa Saudi, Qatar, dan Oman juga telah memimpin upaya untuk membujuk Trump agar tidak menyerang Iran. Negara-negara tersebut khawatir akan dampak buruk yang serius di kawasan jika serangan militer terjadi. (Sin/Ri)
Pilihan Redaksi : Meratifikasi Konvensi ILO 188: Janji Kesejahteraan Bagi Pahlawan Laut Indonesia