AS Siap Kucurkan Puluhan Juta USD untuk Warga Terdampak Konflik di Kamboja

VOICEINDONESIA.CO, Phnom Peng - Pemerintah Kamboja mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menyalurkan bantuan senilai puluhan juta dolar AS untuk mendukung warga terdampak konflik perbatasan, mempercepat pembersihan ranjau, serta memperkuat upaya pemberantasan penipuan daring.

Bantuan tersebut disampaikan oleh Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Michael George DeSombre dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet di Istana Perdamaian (Peace Palace), Phnom Penh, Sabtu (10/1/2026).

Dalam pertemuan itu, DeSombre juga disebut berada di Kamboja dalam rangka memperkuat implementasi gencatan senjata yang dinilai masih rentan antara Kamboja dan Thailand.

"Dia mengumumkan bahwa AS akan memberikan bantuan senilai 15 juta dolar AS untuk membantu keluarga-keluarga yang mengungsi di sepanjang perbatasan kedua negara, serta 10 juta dolar AS untuk pembersihan ranjau dan persenjataan yang tidak meledak (unexploded ordnance/UXO) di Kamboja," demikian pernyataan resmi dari unit juru bicara Perdana Menteri Kamboja.

Selain itu, Amerika Serikat juga memberikan dukungan khusus untuk menangani kejahatan digital lintas negara yang semakin marak di kawasan.

"DeSombre mengumumkan bahwa AS akan memberikan bantuan senilai 10 juta dolar AS untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas Kamboja dalam memberantas penipuan daring," lanjut siaran pers tersebut.

Pemerintah Kamboja dalam kesempatan itu kembali menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan perbatasan dengan Thailand melalui jalur damai, sejalan dengan hukum internasional, perjanjian, konvensi, serta kesepakatan bilateral yang telah disepakati kedua negara.

Hun Manet juga menyampaikan harapan agar Amerika Serikat terus berperan aktif mendorong Kamboja dan Thailand untuk menjalankan gencatan senjata secara penuh. Implementasi tersebut dinilai penting untuk menjamin kembalinya warga sipil ke rumah masing-masing secara aman dan tanpa hambatan.

Selain itu, Kamboja berharap Komisi Gabungan Demarkasi Batas Darat dapat segera kembali bekerja guna melakukan survei dan penetapan batas wilayah secara jelas sebagai fondasi perdamaian jangka panjang.

Sebagaimana diketahui, Kamboja dan Thailand menyepakati gencatan senjata pada 27 Desember setelah terlibat konflik bersenjata selama hampir tiga pekan, yang mengakibatkan korban jiwa di kedua belah pihak serta memicu pengungsian warga di wilayah perbatasan. (af/hi)