
AS Siap Kucurkan Puluhan Juta USD untuk Warga Terdampak Konflik di Kamboja

VOICEINDONESIA.CO, Phnom Peng - Pemerintah Kamboja mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menyalurkan bantuan senilai puluhan juta dolar AS untuk mendukung warga terdampak konflik perbatasan, mempercepat pembersihan ranjau, serta memperkuat upaya pemberantasan penipuan daring.
Bantuan tersebut disampaikan oleh Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Michael George DeSombre dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet di Istana Perdamaian (Peace Palace), Phnom Penh, Sabtu (10/1/2026).
Dalam pertemuan itu, DeSombre juga disebut berada di Kamboja dalam rangka memperkuat implementasi gencatan senjata yang dinilai masih rentan antara Kamboja dan Thailand.
"Dia mengumumkan bahwa AS akan memberikan bantuan senilai 15 juta dolar AS untuk membantu keluarga-keluarga yang mengungsi di sepanjang perbatasan kedua negara, serta 10 juta dolar AS untuk pembersihan ranjau dan persenjataan yang tidak meledak (unexploded ordnance/UXO) di Kamboja," demikian pernyataan resmi dari unit juru bicara Perdana Menteri Kamboja.
Baca Juga: Delapan Orang Diamankan KPK dalam OTT Suap Pajak di Kanwil DJP JakutSelain itu, Amerika Serikat juga memberikan dukungan khusus untuk menangani kejahatan digital lintas negara yang semakin marak di kawasan.
"DeSombre mengumumkan bahwa AS akan memberikan bantuan senilai 10 juta dolar AS untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas Kamboja dalam memberantas penipuan daring," lanjut siaran pers tersebut.
Pemerintah Kamboja dalam kesempatan itu kembali menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan perbatasan dengan Thailand melalui jalur damai, sejalan dengan hukum internasional, perjanjian, konvensi, serta kesepakatan bilateral yang telah disepakati kedua negara.
Hun Manet juga menyampaikan harapan agar Amerika Serikat terus berperan aktif mendorong Kamboja dan Thailand untuk menjalankan gencatan senjata secara penuh. Implementasi tersebut dinilai penting untuk menjamin kembalinya warga sipil ke rumah masing-masing secara aman dan tanpa hambatan.
Baca Juga: KPK Janji Segera Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota HajiSelain itu, Kamboja berharap Komisi Gabungan Demarkasi Batas Darat dapat segera kembali bekerja guna melakukan survei dan penetapan batas wilayah secara jelas sebagai fondasi perdamaian jangka panjang.
Sebagaimana diketahui, Kamboja dan Thailand menyepakati gencatan senjata pada 27 Desember setelah terlibat konflik bersenjata selama hampir tiga pekan, yang mengakibatkan korban jiwa di kedua belah pihak serta memicu pengungsian warga di wilayah perbatasan. (af/hi)
Pilihan Redaksi: Sikap Pasif Pengawasan: TKA Merajalela, TKI Tergusur di Negeri SendiriPilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



