VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang terdiri atas 313 pasal dan 23 bab, kini bisa diakses dan diunduh publik. Dokumen itu tersedia di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara lewat jdih.setneg.go.id.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut masyarakat tidak cukup tahu bahwa UU ini ada, tetapi juga perlu memahami isinya.
"Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum," kata Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (9/11/2026).
Yassierli menyebut ketersediaan dokumen merupakan hak dan kebutuhan masyarakat, khususnya pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja, untuk mengetahui langsung ketentuan di bidang ketenagakerjaan. Ia menekankan pemahaman atas UU ini perlu diikuti pelaksanaan oleh seluruh pemangku kepentingan.
Pasal-pasalnya mengatur ketentuan umum; landasan, asas, dan tujuan; kesempatan dan perlakuan yang sama; perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; peningkatan produktivitas; pelatihan kerja dan pemagangan; penempatan tenaga kerja; perluasan kesempatan kerja; tenaga kerja sektor informal; serta penggunaan tenaga kerja asing.
UU ini juga mengatur hubungan kerja; hubungan pekerjaan tertentu; pelindungan, pengupahan, dan kesejahteraan; hubungan industrial; pemutusan hubungan kerja; dana cadangan pesangon; pembinaan; pengawasan ketenagakerjaan; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.
DPR dan pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 06/10/2026. Presiden Prabowo Subianto mengesahkan UU Nomor 27 Tahun 2026 dan mengundangkannya pada 28/10/2026, sekaligus berlaku pada tanggal diundangkan.
Peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.
Masyarakat dapat membaca dan mengunduh dokumen lengkapnya di https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026.
"Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja" pungkasnya.
