VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pekerja yang terkena PHK akibat perusahaan tutup berhak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Besarannya berbeda tergantung alasan perusahaan berhenti beroperasi, menurut UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, Minggu (8/11/2026).
Pasal 232 ayat (1) mewajibkan pemberi kerja membayar ketiga hak itu dengan faktor pengali sesuai alasan PHK. Untuk penutupan perusahaan, pengalinya diatur dalam Pasal 237 dan Pasal 238.
Pasal 237 mengatur penutupan akibat kerugian terus-menerus selama dua tahun. Pasal 238 mengatur penutupan permanen atas keputusan pemilik.
Pada kedua kondisi, pesangon dihitung satu kali ketentuan dasar. Bedanya ada pada uang penghargaan masa kerja (UPMK): satu kali untuk perusahaan rugi, satu setengah kali untuk penutupan atas keputusan pemilik.
Merujuk Pasal 232 ayat (2), besaran pesangon paling sedikit dimulai dari satu bulan upah untuk masa kerja di bawah satu tahun. Nilainya naik satu bulan setiap tahun, hingga sembilan bulan upah untuk masa kerja delapan tahun atau lebih.
Merujuk Pasal 232 ayat (3), UPMK diberikan kepada pekerja bermasa kerja minimal tiga tahun. Besarnya:
3 hingga kurang dari 6 tahun: 2 bulan upah
6 hingga kurang dari 9 tahun: 3 bulan upah
9 hingga kurang dari 12 tahun: 4 bulan upah
12 hingga kurang dari 15 tahun: 5 bulan upah
15 hingga kurang dari 18 tahun: 6 bulan upah
18 hingga kurang dari 21 tahun: 7 bulan upah
21 hingga kurang dari 24 tahun: 8 bulan upah
24 tahun atau lebih: 10 bulan upah
Berdasarkan Pasal 232 ayat (4), pekerja juga menerima uang penggantian hak. Isinya cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, ongkos pulang bagi pekerja dan keluarganya, serta hak lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Sebagai ilustrasi, pekerja bergaji Rp6 juta dengan masa kerja 10 tahun mendapat pesangon sembilan bulan upah (Rp54 juta) dan UPMK dasar empat bulan upah (Rp24 juta), sesuai Pasal 232 ayat (2) dan (3).
Jika perusahaan tutup karena rugi dua tahun (Pasal 237), pesangon dan UPMK dihitung satu kali. Totalnya 13 bulan upah atau Rp78 juta.
Jika pemilik memutuskan menutup usaha (Pasal 238), pesangon tetap satu kali, tetapi UPMK menjadi 1,5 kali atau enam bulan upah (Rp36 juta). Totalnya 15 bulan upah atau Rp90 juta, belum termasuk uang penggantian hak.
Aturan ini hadir saat PHK masih tinggi. Kemnaker mencatat 72.336 pekerja terkena PHK sepanjang Januari–Oktober 2026, dengan Jawa Barat sebagai provinsi terbanyak.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut UU ini membawa 13 ketentuan baru saat Rapat Paripurna DPR, Selasa (6/10/2026).
"UU Ketenagakerjaan mengatur (13 ketentuan) hal baru," kata Yassierli.
Ia juga mengajak seluruh elemen serikat pekerja ikut mengawasi pelaksanaan UU ini, sebagaimana disampaikan pada Minggu (25/10/2026) malam.
Yassierli mengajak serikat pekerja untuk "bersama-sama mengawal implementasi dan pelaksanaan UU Ketenagakerjaan terbaru ini di lapangan."
