VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Pemerintah berupaya memperkuat pengakuan profesi pemilah sampah, meningkatkan keterampilan mereka agar mampu mengolah material menjadi produk bernilai tambah, serta memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Selama ini banyak pemilah sampah bekerja di sektor informal.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pekerjaan yang ramah lingkungan tidak cukup hijau, tetapi juga harus layak.
“Green jobs itu tidak hanya hijau, tetapi juga harus layak. Jangan sampai kita membangun ekosistem yang ramah lingkungan, tetapi pekerjaannya tidak terlindungi dan gajinya jauh di bawah upah minimum,” ungkapnya pada Minggu (8/11/2026).
Yassierli menyebut pekerjaan yang berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan harus memenuhi prinsip pekerjaan layak (decent work), termasuk upah wajar, perlindungan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Ia menilai pemilah sampah punya kontribusi penting dalam ekosistem ekonomi sirkular.
Menurut Yassierli, ekonomi sirkuler berpotensi menambah 4,4 juta tenaga kerja hingga 2030 dan tambahan produk domestik bruto (PDB) Rp638 triliun. Potensi itu terutama ada di sektor pangan, plastik kemasan, elektronik, konstruksi, dan tekstil.
Peluang tersebut muncul seiring perubahan model industri dari ekonomi linear yang menghasilkan limbah menjadi ekonomi sirkuler yang mengoptimalkan pemanfaatan kembali bahan baku dan produk. Yassierli menyebut peluang itu membutuhkan kolaborasi pelaku usaha dan tenaga ahli lintas disiplin, terutama dalam pengembangan teknologi pengolahan material.
Ia juga menekankan pentingnya menyiapkan kompetensi tenaga kerja lewat peningkatan keterampilan (upskilling) dan pelatihan ulang (reskilling).
“Kita harus menyiapkan tenaga kerja yang kompeten agar mampu mengambil peluang dari perubahan industri ini. Dan yang tidak kalah penting, kita berkewajiban melindungi mereka dari aspek kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja dan jaminan sosial,” tandasnya.
