VOICEINDONESIA.CO, Cikarang – Dugaan pelecehan seksual dan praktik "staycation" dalam proses rekrutmen maupun perpanjangan kontrak kerja mencuat di PT Indonesia Epson Industry (IEI), Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah meminta penjelasan langsung dari manajemen perusahaan atas persoalan yang diadukan pekerja tersebut.
Selain itu, aduan Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (FSPGI) mencakup status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), upah yang belum dibayarkan, dan penerapan prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai aturan.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan pemerintah ingin menangani setiap persoalan secara objektif dan memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak.
"Kami hadir untuk mendengarkan aspirasi pekerja sekaligus meminta penjelasan dari pihak perusahaan. Pemerintah ingin memastikan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara objektif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan keterangan," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Kunjungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ke PT IEI merupakan tindak lanjut atas aduan FSPGI. Pada 29/10/2026, Wamenaker telah menerima audiensi perwakilan FSPGI di Kantor Kemnaker, Jakarta.
Pengawas Ketenagakerjaan juga telah menerbitkan Nota Pemeriksaan I kepada PT IEI.
Kemnaker berencana mengundang manajemen PT IEI dan perwakilan pekerja ke pertemuan bersama di kantor Kemnaker. Pertemuan itu diharapkan menjadi ruang dialog untuk mengupayakan penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan.
Afriansyah juga meminta perusahaan memastikan hak pekerja atas jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, menghormati kebebasan berserikat, serta menjalankan prosedur PHK sesuai ketentuan.
"Saya meminta perusahaan memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi, mulai dari jaminan sosial, kebebasan berserikat, hingga pelaksanaan prosedur PHK sesuai ketentuan. Hubungan industrial yang sehat harus dibangun dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak," katanya.
