VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Maraknya sindikat perdagangan orang melalui pengiriman pekerja migran secara ilegal disebut tak lepas dari longgarnya pengawasan di pintu-pintu keberangkatan. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menuding celah pungutan liar di sejumlah titik pengawasan turut membuka jalan bagi jaringan TPPO untuk terus beroperasi.
Sahroni menuntut jalur resmi keberangkatan pekerja migran dipermudah agar masyarakat tidak lagi tergoda memakai jasa calo ilegal. Menurutnya, penegakan hukum tidak akan efektif jika tata kelola di lapangan tetap dibiarkan bobrok.
"Permudah jalur resmi, tutup celah pungutan liar, dan perketat pengawasan di setiap pintu keluar negara, karena di situlah sindikat biasa bermain," katanya pada Rabu (29/7/2026).
Ia menyebut modus sindikat kian rapi sehingga korban terus berjatuhan, dan menilai penindakan yang hanya menyasar perekrut di lapangan tidak akan menghentikan laju kejahatan ini.
Sahroni mendorong Polri, KP2MI, dan Direktorat Jenderal Imigrasi mengambil langkah luar biasa untuk membongkar jaringan sampai ke otaknya, bukan sekadar menangkap pelaku kelas bawah.
Politikus NasDem itu menegaskan negara wajib hadir sejak awal proses keberangkatan pekerja migran, sebab mereka berangkat untuk mencari penghidupan yang lebih baik dan menyumbang devisa negara.
"Jangan berhenti diperekrut lapangan saja, harus dibongkar sampai ke akar, karena mereka berangkat bukan untuk jadi korban mafia perdagangan orang," pungkasnya.
