
Skandal Impor Barang KW di Bea Cukai Pakai Modus Lama

Baca Juga: Bea Cukai dan KPK Inisiasi Digitalisasi Layanan Impor “Modus serupa sejatinya telah dipetakan KPK melalui kajian periode 2016–2020. Terjadi rekayasa jalur impor sehingga barang dapat otomatis lolos dari pemeriksaan status palsu atau ilegal, didukung adanya dugaan setoran rutin,” ujar Budi di Jakarta, Minggu (15/2/2026). KPK menekankan bahwa peran DJBC sangat krusial sebagai garda terdepan, namun pengawasan tidak boleh dilakukan secara tunggal. Penanganan sektor ini memerlukan pengawasan terpadu yang melibatkan Kementerian Pertanian sebagai otoritas teknis dan Kementerian Perdagangan sebagai penerbit persetujuan impor guna mencegah tata niaga berjalan serampangan. Baca Juga: Kelompok Ibu Hamil dan Balita Jadi Prioritas Utama MBG Kasus ini mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Februari 2026, yang berujung pada penetapan enam tersangka. Di antara para tersangka terdapat mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC, Rizal (RZL), serta pejabat intelijen lainnya yakni Sisprian Subiaksono (SIS) dan Orlando Hamonangan (ORL). Selain dari pihak birokrasi, KPK juga menjerat pemilik perusahaan logistik Blueray Cargo, John Field (JF), beserta jajaran operasionalnya. (af/hi) Pilihan Redaksi: Menteri Mukhtarudin Harus Tegas, Singkirkan Calon Atase Rekanan Mafia!
Baca Berita Lainnya di Google NewsPilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



