
Penghuni Lapas Didorong Jadi Peserta BPJS Kesehatan PBI

Baca Juga: Jika Gagal Bongkar Kasus Andrie Yunus, Pemerintah Gagal Lindungi Rakyat Menurut Rieke, pengalihan skema ke BPJS PBI merupakan kewajiban hukum demi memastikan negara hadir bagi warga negara yang kurang mampu, termasuk mereka yang sedang menjalani masa pidana. Langkah ini juga dinilai strategis agar anggaran Ditjenpas dapat dialokasikan secara maksimal untuk perbaikan fasilitas layanan rutan maupun lapas. "Karena kalau biaya kesehatan warga binaan dibebankan pada anggaran pemasyarakatan yang terbatas, jelas tidak cukup," ujarnya menambahkan. Selain fokus pada kesehatan, kehadiran Rieke di Rutan Cipinang juga bertujuan memantau pemberian remisi Hari Raya Nyepi 2026. Baca Juga: Pemkot DKI Jakarta Timur Terima 84 Aduan THR Ia mencatat dari sekitar 4.000 warga binaan beragama Hindu di Indonesia, sebanyak 1.506 orang mendapatkan remisi, dengan empat di antaranya langsung bebas. Rieke menekankan bahwa sistem pemasyarakatan saat ini, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, bukan lagi berfokus pada penghakiman, melainkan pada pembinaan agar warga binaan siap kembali ke masyarakat. "Jadi, baik warga binaan maupun keluarganya, khususnya yang tidak mampu, dipastikan oleh negara mendapatkan hak jaminan sosial khususnya kesehatan," pungkas politisi PDI Perjuangan tersebut. (af/ri) Pilihan Redaksi: Reformasi Perlindungan Upah Awak Kapal Perikanan Asing Taiwan
Baca Berita Lainnya di Google NewsPilihan Redaksi
Pekerja Migran IndonesiaPHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

PHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

DPR Minta KP2MI Tingkatkan Transparansi Informasi Peluang Kerja Luar Negeri
Pekerja Migran Indonesia

DPR RI Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Imigrasi di Pintu Keberangkatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

Narapidana Lapas Porong Gagal Terima Paket Ekstasi
Daerah

Dugaan TPPO dan Lalainya Negara Terhadap Ruhyani
Lipsus
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



