VOICE Indonesia
Nasional

BGN Pastikan ASN di SPPG Terima THR Sesuai Regulasi

Afifah - VOICEIndonesia.co
BGN Pastikan ASN di SPPG Terima THR Sesuai Regulasi
BGN Pastikan ASN di SPPG Terima THR Sesuai Regulasi

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pemenuhan hak kesejahteraan bagi pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Para petugas yang berada di garda depan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut dipastikan akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa sebagai pengguna anggaran, pihaknya wajib mengikuti Undang-Undang ASN dan ketentuan pemerintah pusat terkait pemberian THR serta gaji ke-13.

Baca Juga: Pasutri Diduga Terlibat TPPO di Pelabuhan Larantuka 

“Kalau ASN, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia," ujar Dadan usai rapat koordinasi di Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Program MBG kini berkembang pesat dengan jumlah unit layanan yang mencapai 22.091 unit di seluruh Indonesia.

Masifnya program ini juga berdampak signifikan pada pembukaan lapangan kerja, di mana total tenaga kerja yang terserap di SPPG tercatat mencapai 924.424 orang.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menambahkan bahwa jangkauan penerima manfaat program ini telah menembus angka 60 juta orang.

Baca Juga: Warga Negara Korea Selatan Dideportasi Usai Langgar Perda 

Selain tenaga kerja langsung, ekosistem MBG juga melibatkan 68.551 pemasok dan 21.413 mitra.

Terkait status kepegawaian, pemerintah saat ini sedang memproses pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk 32.000 formasi.

Meski THR bagi ASN sudah dipastikan, Dadan belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai skema tunjangan bagi tenaga non-ASN yang terlibat dalam operasional harian.

Namun, pemerintah berkomitmen bahwa penguatan tata kelola kepegawaian dan kesejahteraan petugas menjadi kunci agar program ini berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.

Integrasi data dan transparansi anggaran terus ditingkatkan untuk memastikan seluruh instrumen pendukung program, termasuk hak para petugas layanan, terpenuhi sesuai jadwal yang ditetapkan negara. (af/hi)

Pilihan Redaksi: Ekstradisi Atau Represi: Jangan Manjakan Kriminal Siber Baca Berita Lainnya di Google News 

Pilihan Redaksi

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus RuhyaniImigrasi

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani

VOICE Indonesia· 16 July 2026
#asn#MBG#SPPG#thr
Lihat berita ini di Google News
Ikuti VOICE Indonesia di Google News untuk update terbaru
Channel WhatsApp
Dapatkan Berita VOICE Indonesia Langsung di WhatsApp
Follow

⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.

Baca Juga

Komentar (0)

Login dulu untuk meninggalkan komentar.