VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Migrant CARE menuntut pemerintah segera menghentikan praktik komodifikasi terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Apalagi, ambisi Presiden Prabowo saat ini menargetkan pengiriman setidaknya 500.000 pekerja migran setiap tahunnya.
Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo menilai pemerintah kini cenderung melihat pekerja migran sebagai komoditas ekonomi untuk mendatangkan remitansi triliunan rupiah, ketimbang memprioritaskan perlindungan hak hidup dan keselamatan mereka. Di sisi lain, pembentukan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dinilai belum menunjukkan hasil signifikan dalam hal perlindungan warga negara.
"Hingga saat ini Kementerian ini lebih berfungsi sebagai agen pencari dan perekrut calon pekerja migran ketimbang menjalankan mandat konstitusi melindungi warga negara Indonesia yang menjadi pekerja migran di luar negeri. Kementerian ini lebih disibukkan dengan kegiatan seremoni Menteri dan para wakil menterinya dengan ratusan MoU," kata Wahyu dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Selain itu, Migrant CARE juga mencatat sejumlah tragedi memilukan yang menimpa PMI sepanjang tahun, salah satunya, kematian korban perdagangan orang di kamp online scam Kamboja, Laos, dan Myanmar.
Oleh karena itu, Migrant CARE mendesak tiga hal kepada pemerintah, antara lain:
1) Hentikan Komodifikasi: Pemerintah harus serius memberikan perlindungan paripurna dan tidak menjadikan PMI sebagai "sapi perah" pembangunan.
2) Revisi UU No. 18/2017: Mendesak DPR RI untuk segera membahas revisi UU Pelindungan PMI agar selaras dengan konvensi internasional dan instrumen HAM.
3) Hentikan Kriminalisasi Korban: Menuntut penanganan serius terhadap kasus kerja paksa, perdagangan orang, dan forced criminality dengan menerapkan prinsip non-punishment bagi korban.
"Kematian bagi negara hanya dianggap angka statistik mortality, bukan sebagai tragedi kemanusiaan," tegas Migrant CARE.
