VOICEIndonesia.co,Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta Bawaslu daerah segera melaporkan ke Bawaslu diatasnya atau Polisi, jika ada pengawas pemilu di seluruh tingkatan yang diintimidasi.
Hal tersebut sangat penting disampaikan Bagja mengingat ada kasus dugaan intimidasi yang diterima Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tapos, Kota Depok.
"Kasus PPK Tapos mengundurkan diri karena ada intimidasi. Teman-teman (para ketua Bawaslu daerah), kalau ada intimidasi sampaikan kepada kami secara berjenjang, sampaikan kepada kepolisian," seru Bagja dalam Konsolidasi Nasional Gelombang I di Jakarta, Jumat (8/3/2024).
Dia menekankan para ketua Bawaslu daerah harus mengetahui dan bisa berkomunikasi dengan kepolisian dalam memastikan pengawas pemilu tidak mendapatkan intimidasi. Bagja mengatakan Bawaslu dan Polri itu mitra. "Kami (Bawaslu RI) juga sudah menyampaikan itu kepada Mabes Polri," ungkap alumnus Universitas Indonesia itu.
Baca Juga : Polri Tetapkan 1 Anggota PPLN Kuala Lumpur Sebagai DPO
Terlebih lagi, dia memandang kedepannya kontestasi Pilkada 2024 akan segera dimulai. Menurutnya, gelaran Pilkada Serentak 2024 akan lebih berat bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
"Yang paling rusuh di pilkada pasti. Kerusuhan di Pilkada 2020 ada sekitar 15 tempat, di Pemilu 2019 hanya ada satu di Jakarta. Itu yang terdeteksi, yang tidak terdeteksi?" cetus laki-laki kelahiran Medan itu.
Selain itu, Bagja meminta jajarannya untuk segera menangani perkara/laporan terkait Pemilu 2024 yang memengaruhi hasil sebelum tanggal 20 Maret 2024, di mana tangal tersebut merupakan batas akhir rekapitulasi nasional penghitungan suara Pemilu 2024.
"Pilkada di depan mata, akhir bulan (Maret) sudah mulai. Semoga saja tidak ada ribut-ribut hingga tahapan Pemilu 2024 berakhir serta Pilkada 2024," kata dia. (*)
