Desa Jadi Garda Terdepan Pemutakhiran Data PBI JKN

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemerintah desa, mulai dari kepala desa hingga perangkat RT/RW, merupakan kunci utama dalam pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

Langkah ini diambil setelah ditemukan adanya ketimpangan data, di mana jutaan masyarakat kelompok ekonomi atas masih terdaftar sebagai penerima, sementara puluhan juta warga miskin justru belum terlindungi.

Muhaimin menilai perangkat desa adalah garda terdepan yang paling memahami kondisi riil masyarakat di lapangan.

"Jadi kepala desa bersama perangkat RT/RW dan operator data desa dan seterusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan data masyarakat yang berhak menerima bantuan selalu terbarui," kata Muhaimin usai pertemuan terbatas bersama Menteri Sosial, Kepala BPS, dan Dirut BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin (16/2/2026).

Baca Juga: Cegah Keracunan Massal, Pengawasan Program MBG Didorong Lebih Ketat 

Selain itu, ia menekankan bahwa jalur birokrasi dari tingkat desa hingga kabupaten/kota harus menjadi tulang punggung pembaruan data agar program bantuan kesehatan tepat sasaran.

Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025, ditemukan fakta bahwa lebih dari 15 juta jiwa pada kelompok ekonomi mapan (Desil 6-10) masih tercatat sebagai penerima bantuan.

Di sisi lain, terdapat lebih dari 54 juta jiwa masyarakat kelompok miskin dan rentan miskin (Desil 1-5) yang justru belum memiliki akses ke PBI JKN.

Baca Juga: Kapolres Bima Jadi Tersangka Narkoba, DPR Minta Hukuman Lebih Berat dari Sipil!

Kondisi ini membuat penyesuaian pendataan peserta secara rutin bulanan menjadi sebuah keharusan demi keadilan layanan kesehatan.

"Data ini bersifat dinamis karena setiap hari terjadi perubahan akibat kelahiran, kematian, dan perpindahan domisili, sehingga pemutakhiran rutin menjadi keharusan. Pemutakhiran data PBI dilakukan setiap bulan, sedangkan pembaruan DTSEN dilaksanakan setiap tiga bulan," ucap Menko Muhaimin.

Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat yang merasa berhak namun belum terdaftar atau kepesertaannya dinonaktifkan untuk melakukan sanggah.

Warga dapat mengajukan reaktivasi melalui operator desa, Dinas Sosial, hingga kanal resmi seperti aplikasi Cek Bansos dan WhatsApp Center di nomor 08877-171-171. (af/hi)