DPR Bentuk Tim Khusus Selidiki Pembuangan Limbah Freeport

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Komisi IV DPR RI resmi memutuskan untuk membentuk tim kerja khusus guna melakukan inspeksi dan peninjauan langsung ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Langkah investigasi lapangan ini diambil menyusul mencuatnya laporan kedaruratan ekologis terkait dugaan kuat adanya dampak destruktif dari pengelolaan limbah sisa hasil pengolahan bijih tambang (tailing) PT Freeport Indonesia terhadap kelestarian lingkungan hidup dan urat nadi perekonomian masyarakat adat setempat.

Keputusan politik tersebut disahkan secara formal dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-23 Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

DPR merespons cepat jeritan perwakilan masyarakat dan parlemen daerah yang menilai penanganan limbah korporasi raksasa tersebut terkesan dibiarkan berlarut-larut hingga merusak bentang alam di wilayah pesisir timur Mimika.

Berdasarkan Laporan Singkat rapat, Komisi IV DPR RI menerima dan mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan terkait dugaan dampak pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia terhadap masyarakat di Kabupaten Mimika.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, juga menegaskan bahwa perumusan sanksi hukum maupun rekomendasi strategis bagi Freeport dan kementerian terkait akan disusun secara objektif setelah tim internal merampungkan investigasi darat dan udara mereka di Papua.

"Komisi IV kita ini bergeraknya ya dari Komisi IV membentuk tim untuk melakukan peninjauan tentu saja ke lapangan dan nanti bersama-sama untuk menyusun rekomendasinya ke pihak-pihak terkait," ujar Panggah Susanto menegaskan independensi tim parlemen saat menutup jalannya rapat kerja pada Senin (6/7/2026).

Aspirasi tersebut antara lain mencakup pendangkalan sungai di daerah aliran sungai (DAS) dan wilayah pesisir yang menghambat akses transportasi warga dan nelayan, kerusakan hutan mangrove, serta hilangnya basis pangan lokal seperti sagu, ikan, dan kepiting.

Tercatat pula dampak penurunan kualitas lingkungan serta dampak sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat setempat.

Berdasarkan berkas fakta lapangan yang disodorkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT), kerusakan lingkungan akibat sedimentasi limbah ini telah mengepung pemukiman komunal di tiga wilayah administrasi, yakni Distrik Agimuga, Distrik Jita, dan Distrik Mimika Timur Jauh.

Isolasi wilayah akibat pendangkalan sungai membuat perahu nelayan tradisional karam dan terhenti operasionalnya, yang secara otomatis memutus rantai pasokan logistik pangan harian masyarakat.

Parlemen menegaskan akan mempelajari secara komprehensif seluruh dokumen spasial, uji laboratorium independen, dan data demografi yang telah diserahkan sebagai basis argumen pengawasan legislatif.

DPR juga mendesak Kementerian Lingkungan Hidup serta instansi penegak hukum pusat untuk tidak menutup mata dan segera memaksa pihak manajemen perusahaan melakukan pemulihan ekosistem secara menyeluruh, transparan, dan akuntabel tanpa ada manipulasi data ke publik.

Sebagai langkah konkret jangka pendek, perwakilan legislatif pusat dipastikan akan terbang langsung ke zona terdampak di Mimika guna mencocokkan data visual di lapangan dengan klaim-klaim amdal perusahaan.