FKPMI Kritik Keras Menteri P2MI: Data Penempatan Pekerja Migran Sektor Formal Dinilai Menyesatkan

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta — Ketua Umum Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia (FKPMI), Zainul Arifin, melontarkan kritik tajam sekaligus menyangkal pernyataan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, terkait data sepuluh negara tujuan utama penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor formal. Dalam pernyataannya, Menteri Mukhtarudin menyebutkan beberapa negara seperti Singapura, Taiwan, Abu Dhabi, dan Malaysia sebagai tujuan utama sektor formal, namun klaim ini justru dinilai tidak sesuai dengan realitas yang ada di lapangan. Pernyataan yang memicu polemik tersebut sebelumnya disampaikan oleh Menteri P2MI dalam rangkaian acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dengan Kementerian P2MI. Agenda tersebut berlangsung di Gedung D Kemdiktisaintek, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/12/2025). Menurut pandangan Zainul Arifin, apa yang disampaikan oleh Menteri tidak mencerminkan kondisi faktual dan memiliki potensi besar untuk menyesatkan publik, terutama bagi para calon pekerja migran yang tengah mencari informasi akurat. Ketidakakuratan ini ditekankan oleh Zainul Arifin yang menyebutkan bahwa pernyataan Menteri P2MI tidak didasarkan pada data riil mengenai jenis serta komposisi permintaan tenaga kerja di negara-negara tujuan tersebut. “Kami menilai pernyataan Menteri P2MI tidak akurat dan tidak berbasis data riil mengenai jenis serta komposisi permintaan tenaga kerja di negara-negara tujuan tersebut.”kata Zainul dalam keteranganya pada Sabtu (27/12/2025) Lebih lanjut, FKPMI menyoroti bahwa negara-negara yang diklaim sebagai tujuan utama sektor formal, seperti Malaysia, Singapura, dan Taiwan, justru selama ini sangat identik dengan permintaan pekerja di sektor informal. Zainul memaparkan bahwa hingga saat ini, penempatan di negara-negara tersebut masih didominasi oleh sektor domestik, perkebunan, konstruksi, serta bidang pekerjaan non-skill lainnya. Oleh karena itu, Zainul secara tegas menyatakan, “Mengategorikan negara-negara tersebut sebagai tujuan utama penempatan sektor formal tanpa penjelasan yang utuh merupakan bentuk penyederhanaan yang keliru.” Kata zainul FKPMI memandang kekeliruan informasi ini sebagai bentuk kecerobohan birokrasi di internal Kementerian P2MI. Hal ini dianggap serius karena data yang tidak valid dapat berdampak buruk pada arah kebijakan pemerintah, persepsi masyarakat luas, hingga keputusan krusial yang diambil oleh calon pekerja migran. Sebaliknya, berdasarkan catatan FKPMI, tren peningkatan permintaan tenaga kerja terampil atau sektor formal justru terlihat signifikan di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Qatar, khususnya pada bidang kesehatan, manufaktur, perhotelan, hingga layanan profesional. Zainul Arifin mendesak agar kementerian menggunakan data terbaru sebagai pijakan kebijakan, bukan sekadar asumsi. Ia menekankan, “Fakta ini seharusnya menjadi dasar utama dalam penyusunan pernyataan dan kebijakan kementerian, bukan asumsi atau penggunaan data lama yang tidak diperbarui.” katanya Sebagai bentuk keprihatinan, FKPMI berharap adanya pembenahan internal di Kementerian P2MI untuk memperkuat basis data dan lebih melibatkan organisasi pekerja migran dalam pengambilan keputusan. Zainul mengingatkan pentingnya transparansi informasi dari negara dengan menegaskan bahwa, “Pekerja migran membutuhkan informasi yang benar, jujur, dan bertanggung jawab. Negara tidak boleh abai terhadap hal ini.” tegas Zainul.(*)