VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Imigrasi Jakarta Barat pada Rabu (3/6/2026). Penangkapan ini menggenapi rentetan operasi senyap KPK menjadi sebelas kali sepanjang tahun ini.
Frekuensi penangkapan yang tinggi tersebut mencerminkan agresivitas lembaga antirasuah dalam memburu koruptor di berbagai lini, mulai dari sektor pajak, bea cukai, peradilan, hingga jajaran kepala daerah.
Rangkaian aksi masif KPK pada tahun ini dimulai sejak awal tahun, tepatnya saat melancarkan tiga OTT sekaligus pada tanggal 9 hingga 10 Februari 2026. Intensitas tersebut terus terjaga melalui OTT keempat yang menyasar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin.
Tak berselang lama, pada OTT kelima, KPK berhasil membongkar skandal importasi barang tiruan yang menjerat mantan pejabat Ditjen Bea Cukai. Pihak peradilan pun tidak luput dari bidikan; pada OTT keenam, KPK membuka kotak pandora dugaan korupsi sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Depok yang menyeret Ketua dan Wakil Ketua PN setempat.
Memasuki bulan Maret yang bertepatan dengan bulan Ramadhan, KPK tetap tidak mengendurkan pengawasannya. Tiga OTT berturut-turut digelar untuk menyasar kasus-kasus korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Operasi beruntun ini menjerat tiga kepala daerah sekaligus, yaitu Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Ketegasan KPK berlanjut pada 10 April 2026 melalui OTT kesepuluh. Dalam operasi besar-besaran tersebut, KPK mengamankan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama 17 orang lainnya. Mereka ditangkap atas dugaan praktik pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, sebelum akhirnya KPK kembali bergerak hari ini untuk mengamankan Kepala Imigrasi Jakarta Barat dalam operasi kesebelas mereka.(red)
