
Biaya Jasa Pendorong Kursi Roda Jemaah Haji Bakal Ditanggung Pemerintah

VOICEINDONESIA.CO, Makkah – Selama ini jemaah lansia dan berisiko tinggi harus menyewa sendiri jasa pendorong kursi roda dengan tarif yang kerap melonjak tidak menentu sesuai kepadatan musim haji. Sementara kursi rodanya, pemerintah sudah mendapat sumbangan ratusan unit, namun tanpa tenaga pendorong kursi roda itu tidak banyak berguna.
"Berbagai kemungkinan kita pertimbangkan. Kemarin kita mendapatkan sumbangan ratusan kursi roda, tetapi kursi roda tanpa ada yang dorong tentu akan jadi masalah. Tentu nanti kita akan berbicara dengan teman-teman DPR terkait penganggarannya," kata Menhaj Mochamad Irfan Yusuf di Makkah, Minggu (31/5/2026).
Selain isu kursi roda, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah. Sesuai aturan berlaku, KBIHU dilarang menarik biaya tambahan di luar batas maksimal Rp3,5 juta yang sudah ditetapkan.
Menhaj menegaskan akan ada evaluasi dan penindakan tegas jika ditemukan pelanggaran di lapangan. Ia menekankan pelayanan harus terus meningkat tanpa harus diikuti kenaikan harga.
"KBIHU itu partner kita dalam membina jamaah haji, tetapi seluruh kewenangan dan keputusan regulasi ada di tangan pemerintah. Kami berupaya keras agar dengan anggaran yang ada, yang dinaikkan adalah pelayanannya, bukan harganya," tegasnya.
Pilihan Redaksi
Pekerja Migran IndonesiaPHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

PHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

DPR Minta KP2MI Tingkatkan Transparansi Informasi Peluang Kerja Luar Negeri
Pekerja Migran Indonesia

DPR RI Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Imigrasi di Pintu Keberangkatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

Narapidana Lapas Porong Gagal Terima Paket Ekstasi
Daerah

Dugaan TPPO dan Lalainya Negara Terhadap Ruhyani
Lipsus
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



