Jika Terbukti Mark Up Harga Bahan Baku, BGN Pastikan Tutup Dapur MBG

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mengancam akan menutup dapur-dapur Makan Bergizi Gratis dengan mitra yang terbukti menaikkan harga bahan baku dan melakukan penyalahgunaan anggaran. Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan akan langsung menghentikan sementara operasional dapur selama satu minggu jika menemukan mitra melakukan intervensi dalam penentuan menu dan belanja bahan baku kualitas nomor dua. Penutupan sementara dapur kini bukan hanya karena insiden keamanan pangan, melainkan juga jika mitra terbukti menyalahgunakan anggaran. "Begitu saya tahu dan menemukan mitra melakukan intervensi dalam penentuan menu dan belanja bahan baku kualitas nomor dua, saya akan langsung suspend (berhentikan sementara) selama satu minggu," kata Nanik pada Senin (9/2/2026). Nanik juga menegaskan mitra tidak diperkenankan mengintervensi, mendominasi, atau menyetir dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Menu makanan yang sudah disusun ahli gizi tidak boleh diambil alih oleh mitra demi mengejar keuntungan. "Masa' makanan sudah disusun ahli gizi terus (mitra) mengambil alih. Ini yang terjadi viral, yang sekarang lagi ramai, ini intervensi," ujarnya. Wakil Kepala BGN itu mempertanyakan kompetensi mitra yang berani mengatur ahli gizi hanya karena belanjanya bisa murah sehingga bisa untung banyak. Dia mengingatkan yang memiliki keahlian dalam menyusun menu adalah ahli gizi, bukan mitra. Baca Juga : Makanan Busuk hingga Keracunan Massal, DPR Desak SPPG Benahi Total Program MBG "Lha sampean itu, yang pintar itu ahli gizi, opo sampean? (Yang pintar itu ahli gizi atau Anda?), lho kok malah mengatur ahli gizi karena belanjanya bisa murah, sehingga bisa untung banyak," tegasnya. BGN juga mengingatkan kembali kepada seluruh mitra SPPG agar membangun dapur sesuai dengan petunjuk teknis karena penilaian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari dinas kesehatan harus berdasarkan hal tersebut. Mitra wajib merekrut relawan dengan persyaratan tes kesehatan terlebih dahulu, kemudian dilakukan lagi tes yang sama secara berkala selama empat bulan sekali. Mitra juga harus mendaftarkan karyawan untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan. Terkait relawan disabilitas, Nanik menyebut mitra tidak boleh menolak yang mendaftar kerja di dapur MBG meskipun harus melalui seleksi kesehatan yang ketat. "Meskipun harus melalui seleksi kesehatan yang ketat, mitra tidak boleh menolak calon relawan disabilitas untuk ikut bekerja di dapur MBG," katanya. Nanik menjelaskan untuk perluasan penerima manfaat MBG yang menyasar lansia dan disabilitas akan menjadi kewenangan Kementerian Sosial meski ke depan implementasinya akan berkolaborasi dengan BGN. (Sin/Ri) Pilihan Redaksi : Menakar Urgensi Transformasi Total KemenP2MI demi Perlindungan Paripurna Baca Berita Lainnya di Google News