
Jokowi Minta Menteri dan Pemerintah Daerah Terkait Kaji LRT di Bogor dan Kelapa Gading

VoiceIndonesia.co - Jokowi meminta menteri, kepala lembaga dan pemerintah daerah terkait untuk melakukan studi pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Bogor dan Kelapa Gading - Manggarai.
Dalam rapat terbatas, di Istana Merdeka, Rabu, 27 September 2023, Jokowi melihat bahwa LRT menuju Kota Bogor sering penuh.
Jokowi memerintahkan pengkajian rencana pembangunan LRT Kelapa Gading hingga kawasan Manggarai, Jakarta agar LRT semakin luas cakupannya.
Selain itu, Presiden juga meminta agar semua layanan transportasi publik ramah terhadap penyandang disabilitas.
"Pastikan moda transportasi kita ramah terhadap pengguna lanjut usia, disabilitas juga bagi anak-anak dan ibu hamil," ungkapnya.
Layanan pendukung infrastruktur publik juga harus dioptimalkan, Jokowi mengatakan hal tersebut untuk menarik masyarakat terhadap transportasi publik.
Jokowi sudah membangun moda transportasi publik seperti kereta MRT, kereta LRT, kereta cepat, Transjakarta dan kereta bandara.
Maka itu penting untuk memastikan ketertarikan masyarakat terhadap transportasi publik dengan memberikan kenyamanan dan kemudahan.
📖 Baca Juga ↗BP3MI LampungLakukan Pertemuan Kawan PMI Bahas Rencana AksiDilansir dari ANTARA, Kamis, 28 September 2023, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penghubung transportasi publik seperti jembatan untuk mengkoneksikan stasiun LRT, stasiun kereta cepat di Halim, layanan Transjakarta dan juga layanan transportasi daring.
Jokowi memerintahkan jajarannya untuk berkolaborasi dengan penyedia transportasi yang mengantar sampai titik akhir tujuan.
"Akan sangat bagus bila masyarakat cukup satu kali pesan kemudian sistem sudah merencanakan dan multimoda transportasu apa yang harus digunakan, semuanya sudah dipersiapkan,
"Misalnya pertama naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta, naik kereta naik Transjakarta sampe ke titik tujuan. Sehingga tidak perlu dicari-cari," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, perlu juga dibangun sistem pembyaran transportasi yang terintegrasi.
Alat pembayaran transportasi tersebut harus dapat digunakan masyarakat di semua moda transportasi.
"Kaji jugamengenai mekanisme pembayaran langganan, diskonnya seperti apa. Ini saya kira akan menarik masyarakat untuk berbondong-bondong naik transportasi massal," kata Jokowi.
Pilihan Redaksi
Pekerja Migran IndonesiaPHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

PHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

DPR Minta KP2MI Tingkatkan Transparansi Informasi Peluang Kerja Luar Negeri
Pekerja Migran Indonesia

DPR RI Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Imigrasi di Pintu Keberangkatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

Narapidana Lapas Porong Gagal Terima Paket Ekstasi
Daerah

Dugaan TPPO dan Lalainya Negara Terhadap Ruhyani
Lipsus
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



