
Kemenkes Beberkan Pengadaan Alkes RSUD Krui

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman menjelaskan angka Rp30 miliar merupakan nilai pengadaan alat kesehatan canggih untuk setiap 66 RSUD dalam Program Hasil Cepat Terbaik atau Quick Win.
"Yang dimaksud oleh Menteri Kesehatan terkait dengan pengadaan senilai Rp30 miliar adalah nilai total pengadaan alat kesehatan canggih untuk setiap 66 RSUD yang masuk dalam program tersebut," kata Aji di Jakarta, Minggu (21/6/2026).
Aji menjelaskan RSUD Krui sendiri mendapatkan bantuan sekitar Rp31,7 miliar tahun ini untuk pengadaan alat canggih dari program Strengthening Indonesia's Healthcare Referral Network yang mencakup cathlab, CT scan 64 slice, echocardiography, dan mammography.
"RSUD Krui sendiri mendapatkan bantuan sekitar Rp31,7 miliar tahun ini untuk pengadaan alat canggih tersebut, angka ini bukan hanya untuk layanan HD," ujarnya.
Selain itu RSUD Krui juga mendapatkan bantuan alat kesehatan mendasar sekitar Rp25 miliar untuk tahun anggaran 2025 dan 2026. Alat tersebut antara lain bed patient, defibrillator, mesin anestesi, patient monitor, syringe pump, USG, serta ventilator untuk layanan dewasa, anak, dan anestesi.
"Sejumlah alat tersebut antara lain bed patient, defibrillator, mesin anestesi, patient monitor, dan ventilator," katanya.
Aji berharap masyarakat tidak termakan hoaks yang beredar seolah-olah Menkes melakukan penggelembungan harga. Ia berharap penguatan RSUD Krui dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Pesisir Barat tanpa harus banyak dirujuk ke luar daerah.
Pilihan Redaksi
Pekerja Migran IndonesiaPHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

PHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

DPR Minta KP2MI Tingkatkan Transparansi Informasi Peluang Kerja Luar Negeri
Pekerja Migran Indonesia

DPR RI Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Imigrasi di Pintu Keberangkatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

Narapidana Lapas Porong Gagal Terima Paket Ekstasi
Daerah

Dugaan TPPO dan Lalainya Negara Terhadap Ruhyani
Lipsus
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



