
Kemenkumham Sulut Lakukan Koordinasi TPPO dan TPPM di Ditjen Imigrasi

VoiceIndonesia.co - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara (Sulut) lakukan koordinasi terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang(TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) di Direktorat Jenderal Imigrasi.
Kepala Kemenkmham Sulut Ronald Lumbuun bersama tim dari Divisi Keimigrasian tersebut menyambangi Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang disambut oleh Direktur Pengawasan Penindakan Keimigrasian Surya Mataram.
"Kemenkumham Sulut secara rutin melakukan pengawasan orang asing di berbagai kabupaten kota di wilayah di daerah itu," kata Ronald, di Manado, Kamis, 28 September 2023.
Ronald menyampaikan bahwa implementasi pengawasan orang asing di wilayah kerja Kemenkumham Sulut telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
📖 Baca Juga ↗Usai Digeledah KPK, Syahrul Yasin Limpo Ditetapkan jadi TersangkaSelanjutnya, tim Kemenkumham Sulut melakukan konsultasi terkait TPPO dan TPPM di Direktorat Intelijen Keimigrasian dan diterima Direktur Intelijen Keimigrasian Ratna Mulya.
Ronald Lumbuun mengatakan dalam rangka melakukan pencegahan TPPO dan TPPM di wilayah Sulut telah dilakukan operasi intelijen terpusat "Kresna" yang digelar pada tanggal 13-31 Juli 2023.
Dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan bahwa di wilayah Sulut terdapat empat Desa Binaan Imigrasi.
"Keempat desa binaan itu, masing-masing di bawah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kotamobagu, dan Rumah Detensi Imigrasi Manado," ungkapnya.
Pilihan Redaksi
Pekerja Migran IndonesiaPHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

PHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

DPR Minta KP2MI Tingkatkan Transparansi Informasi Peluang Kerja Luar Negeri
Pekerja Migran Indonesia

DPR RI Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Imigrasi di Pintu Keberangkatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

Narapidana Lapas Porong Gagal Terima Paket Ekstasi
Daerah

Dugaan TPPO dan Lalainya Negara Terhadap Ruhyani
Lipsus
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



