
Kementerian PUPR teken kerja sama penyelenggaraan APWS 2027

VOICEIndonesia.co,Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Asia-Pacific Water Forum/Forum Air Asia-Pasifik (APWF) menandatangani Surat Pernyataan Kehendak (Letter of Intent/LoI) kesepakatan kerja sama penyelenggaraan Asia Pasific Water Summit/Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Air Asia-Pasifik ke-5 tahun 2027 di Indonesia.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah Asia-Pacific Water Summit (APWS) berikutnya di tahun 2027.
"Saya juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan bapak/ibu sekalian dalam menyukseskan World Water Forum ke-10 yang diselenggarakan pada bulan Mei lalu di Bali, khususnya dalam penyelenggaraan sesi regional Asia-Pasifik sebagai koordinator," kata Basuki dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu.
Penandatanganan tersebut dilaksanakan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Presiden Forum Air Asia-Pasifik Water Forum (APWF)/Japan Water Forum Yoshiro Mori, di Tokyo, Jepang.
Baca Juga : Menlu RI Serukan Peran Strategis MIKTA dalam Mendorong Penguatan Kerja Sama Global
Surat Pernyataan Kehendak (Letter of Intent/LoI) tersebut berisi tentang penandatanganan oleh para pihak terkait yang menjelaskan tujuan dari KTT, serta maksud dan komitmen untuk menyelenggarakan KTT Air Asia-Pasifik (APWS) ke-5 di Indonesia pada tahun 2027.
Basuki menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah Asia-Pacific Water Summit (APWS) berikutnya di tahun 2027.
Dia mengatakan, untuk selanjutnya akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai tindak lanjut dari LoI yang direncanakan akan dilaksanakan pada Januari atau Februari 2025.
MoU ini bertujuan untuk memformalkan ketentuan dan rincian kerja sama yang disepakati yang terdiri dari prinsip dan agenda APWS ke-5, tata kelola dan organisasi pelaksanaan, komunikasi dan pemasaran, logistik, sumber daya dan perencanaan (termasuk keuangan), tindak lanjut pasca-APWS ke-5, dan hal-hal lain yang diputuskan bersama.
"Kami mengusulkan APWS ke-5 untuk diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara dan akan dimasukkan dalam salah satu butir muatan MoU," katanya.
APWS ke-5 merupakan kelanjutan dari Deklarasi Kumamoto yang diadopsi selama APWS ke-4 dan Deklarasi Menteri yang diadopsi selama World Water Forum ke-10, sebagai bagian dari persiapan menuju Konferensi Air PBB 2028 di New York.
"Pada kesempatan ini, Pemerintah RI bersama Japan Water Forum akan memperjuangkan penetapan Hari Danau Sedunia. Kami akan mempromosikan usulan Hari Danau Sedunia dalam Sidang ke-79 Majelis Umum PBB (UNGA) pada tanggal 24 dan 28 September 2024 di New York". ujarnya
Beberapa usulan telah muncul, dan tanggal 27 Agustus telah dipilih sebagai Hari Danau Sedunia, yang merupakan penanda sejarah tanggal Konferensi Danau Dunia ke-1 pada tahun 1984 di Danau Biwa, Jepang," kata Basuki. (*)
Pilihan Redaksi
Pekerja Migran IndonesiaPHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

PHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

DPR Minta KP2MI Tingkatkan Transparansi Informasi Peluang Kerja Luar Negeri
Pekerja Migran Indonesia

DPR RI Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Imigrasi di Pintu Keberangkatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

Narapidana Lapas Porong Gagal Terima Paket Ekstasi
Daerah

Dugaan TPPO dan Lalainya Negara Terhadap Ruhyani
Lipsus
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



