Komnas HAM Desak Program MBG Diawasi Ketat Guna Jamin Keamanan Pangan

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke level teknis di lapangan.

Langkah ini dinilai penting guna menjamin keamanan pangan dan meminimalkan risiko negatif bagi anak-anak, mengingat besarnya skala operasional program tersebut di seluruh Indonesia.

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh hanya bersifat administratif di atas kertas.

Baca Juga: BPJS Mulai Gencarkan Edukasi JKN Usai UU PPRT Disahkan

Pengendalian harus mencakup seluruh rantai produksi, mulai dari dapur pengolahan hingga makanan sampai ke tangan siswa di sekolah.

"Pengawasan harus sampai ke level teknis di lapangan, mulai dari produksi makanan hingga distribusi ke sekolah," ujar Pramono dalam Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Pramono menekankan pentingnya prinsip zero tolerance atau toleransi nol terhadap dampak negatif program, baik itu risiko jangka pendek seperti keracunan makanan maupun dampak kesehatan jangka panjang.

Baca Juga: Jumbo Jadi Pintu Gerbang Baru Sineas Film Indonesia Ekspansi ke Pasar Tradisional 

Hal ini merespons adanya sejumlah data awal dan laporan kejadian keracunan yang saat ini masih dalam tahap pendalaman oleh pihak Komnas HAM.

Menurutnya, pendekatan hulu ke hilir sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik dan akuntabilitas pemerintah.

Guna memperkuat fungsi kontrol, Komnas HAM mendorong adanya pengawasan berlapis yang melibatkan lembaga internal maupun eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat, hingga pengawas independen.

Partisipasi publik juga dianggap sebagai elemen penting dalam transparansi dan kontrol sosial agar program berjalan efektif serta tepat sasaran.

Meski menyoroti perlunya perbaikan menyeluruh, Komnas HAM menyatakan bahwa program MBG tetap memiliki nilai strategis dan harus dilanjutkan melalui penyempurnan berkelanjutan, bukan dihentikan.

Komnas HAM berkomitmen untuk menyusun rekomendasi formal berbasis kajian teknis dan kesehatan guna mendukung tata kelola MBG yang lebih aman bagi pemenuhan hak anak atas pangan dan kesehatan. (af/hi)