Muhadjir Effendy Minta Aparat Penegak Hukum Agar Tidak Kongkalikong dengan Pelaku TPPO

VoiceIndonesia.co - Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, tindak pidana perdaganagan orang (TPPO) masih banyak belum terungkat.

Muhadjir meminta agar kasus TPPO agar tidak dilindungi oleh para aparat hukum sehingga bisa dicegah.

"Jika aparat penegak hukum di semua level disiplin tidak kongkalikong dengan para pelaku serta merevolusi mentalnya, saya yakin tindak kejahatan ini dapat dicegah sedini mungkin," ujar Muhadjir.

Dilansir dari ANTARA, Rabu, 13 September 2023, Muhadjir menegaskan aparat penegak hukum untuk menjerat dan memberikan efek jera terhadap pelaku TPPO, agar kasus perdagangan orang bisa terus diminimalisir.

"Karena itu kita harus betul-betul berusaha semaksimal mungkin dan memperkuat semua lini mulai dari pencegahan awal hingga penindakan hukum," katanya.

Muhadjir menyampaikan kasus TPPO ini beririsan dengan kasus perdagangan obat-obatan terlarang.

Penyelesaian kedua isu tersebut selama ini juga lebih berat pada pencegahan dan rehabilitasi.

Menko PMK menyebut kedua isu tersebut harus juga fokus pada penanganan dan penindakannya.

"Pada Rapat Terbatas yang dipimpin langsung Bapak Presiden, Bapak Presiden mengarahkan agar perlu dilakukan penegakan hukum dan mengejar penjahat-penjahatnya mulai dari backing sampai pada penyalurnya," ungkap Jokowi.

Sementara itu, Kasubdit V Dittipidum Bareskrim Polri Kombes Pol Enggar Pareanom mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dan hati-hati terhadap berbagai penawaran dari media sosial seperti iklan lowongan pekerjaan yang menawarkan gaji tinggi dan fantastis.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih membuat proses pemberantasan TPPO menjadi semakin rumit, sehingga Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberantas kejahatan tanpa pandang bulu.

"Karena tindak kejahatan ini tidak akan pernah tuntas dan pemerintah harus bergerak cepat dalam berkoordinasi serta berkolaborasi untuk memberantas kejahatan ini," kata Enggar.