Pemerintah Bentuk Tim Khusus Genjot PLTS

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Pemerintah membentuk taskforce energi transisi yang dipimpin Menteri ESDM untuk mengakselerasi program energi terbarukan. Taskforce ini mengemban tiga fokus utama: akselerasi program Pembangkit Listrik Tenaga Surya 100 GW dalam waktu tiga tahun, percepatan konversi 140 juta motor BBM menjadi kendaraan listrik, serta pengembangan masif sektor biofuel. Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Haris menjelaskan pembentukan taskforce ini menjadi strategi pemerintah menghadapi krisis energi global. Konflik Timur Tengah yang mengganggu distribusi minyak dunia menjadi momentum Indonesia mempercepat transisi menuju Net Zero Emission. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan mencapai 100 persen dalam 10 tahun ke depan. Pembangunan infrastruktur surya, hidro, panas bumi, hingga nuklir akan menjadi fokus untuk menciptakan sumber energi bersih. "Beliau menyampaikan bahwa nuklir bukan hanya untuk senjata, nuklir untuk kesehatan, nuklir untuk pendidikan, dan nuklir untuk energi," ungkap Haris dalam Forum Diskusi Denpasar yang diadakan secara virtual, Jakarta, Rabu (1/4/2026). Haris menegaskan nuklir menjadi salah satu energi terbarukan dan energi paling bersih yang akan dikembangkan pemerintah. Potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai lebih dari 3 ribu Gigawatt, namun pemanfaatannya masih sangat rendah dibandingkan dengan potensi yang tersedia.

Baca Juga : Bahlil Diminta Tangani Negosiasi Saham Freeport dan Percepat Proyek PLTS Pemerintah menargetkan porsi energi terbarukan dalam penyediaan energi nasional mencapai 17-21 persen pada 2026. Hingga tahun 2025, bauran energi terbarukan nasional tercatat sebesar 15,75 persen, sehingga diperlukan akselerasi melalui penguatan regulasi dan percepatan lelang wilayah usaha panas bumi. "Energi terbarukan, dan energi paling bersih di antaranya nuklir," katanya. Strategi jangka menengah difokuskan pada implementasi kebijakan B50 yang dijadwalkan berlaku pada 1 Juli 2026. Kebijakan campuran biodiesel 50 persen ini diharapkan menghemat penggunaan solar sebesar 4 juta kiloliter atau setara Rp48 triliun. Uji coba jalan biodiesel telah mencapai lebih dari 30 ribu km dengan hasil performa positif. Pemerintah juga menetapkan kebijakan Work From Home bagi ASN efektif mulai Jumat (10/4/2026) sebagai langkah preventif menghadapi krisis energi. Kebijakan ini diproyeksikan menghemat kompensasi BBM sebesar Rp6,2 triliun, serta mengurangi beban belanja masyarakat hingga Rp59 triliun. "Ini adalah waktu yang sangat tepat kita memikirkan energi penggantinya dan di Indonesia energi pengganti potensinya sangat besar," ucapnya. Kondisi krisis energi global terjadi akibat eskalasi konflik antara AS-Zionis Israel dengan Iran yang memicu lonjakan harga BBM di 85 negara. Sekitar 20 persen suplai minyak dunia melewati Selat Hormuz yang saat ini ditutup untuk sejumlah negara, mengganggu distribusi minyak global. Menanggapi kondisi ini, pemerintah melalui arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memastikan stok BBM dalam kondisi aman. Masyarakat diimbau tetap tenang karena stabilitas fiskal terjaga di tengah gejolak harga minyak dunia. "Saat ini, kita berproses untuk bisa melakukan akselerasi dan salah satunya melalui energi transisi menuju Net Zero Emission," ujarnya. (Sin/Ri) Pilihan Redaksi : Ekstradisi Atau Represi: Jangan Manjakan Kriminal Siber

Baca Berita Lainnya di Google News