
Pemerintah Klaim Sekolah Rakyat Ampuh Putus Lingkaran Kemiskinan

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital menilai program pendidikan gratis Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto dapat menjadi terobosan dalam memutus lingkaran kemiskinan di Indonesia.
“Ada juga Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat ini sedang memproses pembangunan 100 sekolah unggul dan bisa memutus lingkaran kemiskinan,” kata Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, di Jakarta, Sabtu (23/8/2025).
Fifi menjelaskan, anak-anak yang bersekolah di Sekolah Rakyat tinggal di asrama dengan izin dan restu orang tua.
Baca Juga: Program Sekolah Rakyat Jadi Miniatur Pengentasan Kemiskinan NasionalMereka menempuh pendidikan sesuai jenjang SD, SMP, dan SMA.
“Dengan izin dan restu dari orang tua, mereka akan tinggal di asrama untuk mendapatkan pendidikan. Dan Insya Allah, anak-anak ini nanti akan mengangkat derajat orang tuanya,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Baca Juga: Pemerintah Perkuat Sekolah Rakyat, Targetkan 165 Titik pada September 2025Selain pendidikan formal pada siang hari, siswa juga mendapat pendidikan karakter pada malam hari, termasuk materi keagamaan, kepemimpinan, dan keterampilan hidup.
Menurut Kementerian Sosial selaku pelaksana teknis, pada tahun ini ditargetkan 165 Sekolah Rakyat beroperasi.
Sebanyak 100 sekolah sudah berjalan sejak Juli–Agustus 2025, dengan sebaran 22 sekolah di Sumatera, 48 di Jawa, 4 di Bali dan Nusa Tenggara, 4 di Kalimantan, 15 di Sulawesi, 4 di Maluku, serta 3 di Papua.
Sehari sebelumnya, Jumat (22/8/2025), Presiden Prabowo memberikan pembekalan kepada 154 kepala sekolah dan 2.221 guru Sekolah Rakyat di Jakarta, menegaskan pentingnya peran pendidikan gratis ini dalam mengentaskan kemiskinan.
Pilihan Redaksi
Pekerja Migran IndonesiaPHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

PHK Meningkat, Pemerintah Diminta Perluas Penempatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

DPR Minta KP2MI Tingkatkan Transparansi Informasi Peluang Kerja Luar Negeri
Pekerja Migran Indonesia

DPR RI Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Imigrasi di Pintu Keberangkatan PMI
Pekerja Migran Indonesia

Narapidana Lapas Porong Gagal Terima Paket Ekstasi
Daerah

Dugaan TPPO dan Lalainya Negara Terhadap Ruhyani
Lipsus
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



