Pemerintah Masih Kejar Integrasi Data Nasional

VOICEINDONESIA.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy menegaskan digitalisasi pemerintahan menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan Indonesia ke depan. Pembenahan dan integrasi data nasional bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan perubahan fundamental dalam tata kelola pembangunan. Kepala Bappenas mengingatkan, Indonesia pernah dihargai sebagai salah satu model pembangunan di Asia karena mampu membenahi data dengan baik. Sejak 1 April 1969, Indonesia telah melakukan pengumpulan data kependudukan dan ketenagakerjaan yang akurat untuk menghitung kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah saat itu menggunakan data tersebut untuk memenuhi kebutuhan mulai dari pangan hingga layanan dasar lainnya melalui pembangunan SD Inpres, Pasar Inpres, dan berbagai infrastruktur sosial. Prinsip yang sama kini diterapkan kembali melalui kebijakan Satu Data Indonesia. "Digitalisasi pemerintahan, khususnya pembenahan dan integrasi data nasional, merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan Indonesia ke depan," ujarnya dalam Forum Lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah di Kementerian Dalam Negeri, Selasa (10/2/2026). Menteri PPN menyampaikan bahwa SDI bukan sekadar platform teknis, melainkan alat konsolidasi kebijakan yang memastikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bekerja dengan satu referensi data yang sama. Integrasi data lintas sektor menjadi prasyarat mutlak bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif. Baca Juga : Benahi Data Kemiskinan, Kemensos Aktifkan Kembali Puskesos di Desa Layanan katalog data nasional di Satu Data Indonesia memastikan seluruh subscriber akan selalu ter-update dengan setiap perubahan. Di dalamnya sudah terdapat metadata, kode referensi, dan data induk yang terus diperbarui untuk memudahkan akses informasi. "Dengan layanan katalog data nasional di Satu Data Indonesia, seluruh subscriber akan selalu ter-update dengan setiap perubahan," tegasnya. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mendukung pernyataan tersebut dengan menegaskan digitalisasi berbasis data akan mempersempit ruang kebohongan dan inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya komitmen daerah dalam mendukung transformasi digital nasional, terutama dalam memastikan akurasi data penerima manfaat hingga tingkat paling bawah. (Sin/Ri) Pilihan Redaksi : Menggugat Negara: PMI Bukan Objek, Selamatkan Nyawa dari Jerat Perdagangan Manusia Baca Berita Lainnya di Google News