
Pemerintah Tanggung Tambahan Ongkos Haji Imbas Kenaikan Avtur

Baca Juga : Wacana “War Tiket” Haji Berpotensi Rugikan Calon Jamaah di Daerah Pelosok Di sisi lain, DPR meminta pemerintah melakukan penghitungan yang lebih detail sebelum memutuskan skema pembiayaan yang akan digunakan untuk menutup kenaikan biaya tersebut. Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyebut hingga kini belum ada keputusan final terkait sumber anggaran yang akan digunakan, mengingat angka kebutuhan masih dalam proses verifikasi. “Belum disepakati, karena angkanya juga belum pasti. Kami meminta pemerintah menghitung secara utuh berapa sebenarnya kebutuhan yang diperlukan,” kata Marwan. Menurutnya, keputusan terkait penggunaan APBN atau skema lainnya harus didasarkan pada perhitungan yang matang agar tidak menimbulkan beban fiskal di kemudian hari. Kenaikan biaya penerbangan haji ini terjadi di tengah dinamika global, khususnya terkait harga energi yang berdampak langsung pada biaya avtur sebagai komponen utama operasional maskapai. Pemerintah memastikan langkah negosiasi dengan maskapai akan terus dilakukan untuk menekan kenaikan biaya seminimal mungkin, sekaligus menjaga kualitas layanan bagi jemaah haji. Ke depan, hasil negosiasi tersebut akan menjadi dasar penentuan final besaran subsidi atau dukungan anggaran yang akan diberikan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. (Sin/Ri) Pilihan Redaksi : Menjaga Netralitas: Polri Wajib di Bawah Komando Langsung Presiden
Baca Berita Lainnya di Google NewsPilihan Redaksi
ImigrasiBantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
⚠️ Hati-hati penipuan! Jurnalis VOICEIndonesia.co tidak menerima imbalan dalam bertugas. Laporkan ke Redaksi VOICEIndonesia.co jika Anda menemukan kejadian tersebut. Hotline 0811-809-073 atau email redaksi@voiceindonesia.co.
Baca Juga
Komentar (0)
Login dulu untuk meninggalkan komentar.
Paling Banyak Dibaca

BNN Jatim Gagalkan Penyelundupan 5,4 Kilogram Sabu dari Malaysia
Daerah

Selat Hormuz Tetap Ditutup Sebelum AS Terima Syarat dari Iran
Internasional

Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes
Ekonomi

RI Usul Keterampilan Masa Depan Jadi Salah Satu Fokus Kerja Sama BRICS
Ketenagakerjaan

Bantah Maladministrasi, Imigrasi Karawang Jelaskan Kasus Ruhyani
Imigrasi
Editorial

Darurat TPPO: Kedubes Arab Saudi Harus Ikut Bertanggungjawab
Editorial

Mengawal Hak Asasi Pelaut Kita dan Peran Vital SPPI di Laut Lepas Taiwan
Editorial

Manipulasi Dokumen: Awal Petaka Pekerja Migran Indonesia
Editorial

Kawal Revisi UU PPMI Demi Keselamatan Pekerja Migran
Editorial

Darurat Mafia Paspor, Dirjen Imigrasi Harus Tegas
Editorial
Komentar Terbaru
Belum ada komentar.



